KUDUS– Sebanyak 109 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus diketahui memiliki Indeks Resiko Sanitasi (IRS) rendah. Hal ini terungkap dari hasil studi Environment Health Risk Assasment (EHRA) yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Anik Retno melalui Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Yuni Saptorini mengatakan hasil studi EHRA yang dilakukan pihaknya menunjukkan data yang bervariasi.
“Hasil datanya bervariasi, ada desa yang masuk kategori IRS kurang berresiko, resiko sedang, tinggi hingga sangat tinggi,” ujarnya usai acara Rapat Diseminasi Hasil Studi EHRA di Hotel @HOM, Selasa, 17 November 2020.
Kasi Kesehatan Lingkungan Yuni Saptorini menyampaikan hasi studi EHRA.
Dari studi yang dilakukan pihaknya, Yuni menyebut ada sebanyak 50 desa yang masuk kategori IRS kurang beresiko dan 59 desa IRS resiko sedang. Untuk kategori IRS resiko tinggi ada 15 desa dan 8 desa masuk kategori IS resiko sangat tinggi.
“IRS kurang beresiko antara lain ada desa Gondosari dan Demangan. Resiko sedang ada desa Bae dan Bakalankrapyak. Resiko tinggi desa Gamong dan Golantepus. Desa dengan resiko sanitasi sangat tinggi ada desa Banget dan Glagahwaru,” ungkap Yuni.
Ada beberapa variabel yang menjadikan desa-desa ini memiliki indes resiko sanitasi yang beragam. Variabel tersebut meliputi prilaku masyarakat dalam penggunaan sumber air, pengelolaan limbah domestik, persampahan, genangan air dan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kudus dr. Abdul Aziz Achyar menyerahkan dokumen studi EHRA ke perwakilan Bappeda Kudus
Dijelaskannya, IRS ini merupakan hasil penghitungan komulatif dari variabel yang menjadi faktor resiko sanitasi di masing-masing desa. Hal inilah yang selanjutnya, membuat nilai dan kategori IRS masing-masing desa berbeda.
“Resiko dari masing-masing desa berbeda. Ada yang beresiko karena persampahan dan PHBS. Ada juga yang beresiko karena pengolahan limbah domestik dan genangan air. Beda-beda,” terangnya.
Lebih lanjut, Yuni menuturkan dokumen hasil studi EHRA ini akan diserahkan pihaknya ke Bappeda Kudus untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SKK).
“Dengan adanya dokumen EHRA dan sinergitas antar OPD. Kami berharap Kabupaten Kudus bisa memiliki SSK. Dengan begitu, harapan Kudus Sanitasi Sehat bisa terwujudkan,” pungkas dia.(IJA/IJL)
