Jakarta, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih tiga penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pegelolaan keuangan daerah.
Tiga penghargaan tersebut meliputi ketegori pendapatan daerah tertinggi, kategori peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi, dan kategori realisasi belanja daerah tertinggi.
Penghargaan tersebut diterima Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Nana menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Pengelola Keuangan Provinsi Jateng, antara lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), yang telah bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah, sehingga mencapai hasil yang diharapkan.
“Penghargaan ini menjadi pemicu motivasi kita, untuk lebih meningkatkan kembali upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depan,” tutur Nana.
Ia menyampaikan, pendapatan Provinsi Jateng hingga medio Desember 2024 mencapai Rp25,2 triliun, atau 92,2% dari target sebesar Rp27 triliun.
Untuk belanja daerah, imbuhnya, capaiannya berada di angka 86,31% atau terealisasi Rp24,6 triliun.
Pengelolaan keuangan ini, menurut dia, menunjukkan indikator positif, karena pendapatan lebih besar dari belanja daerah.
“Pendapatan harus lebih besar daripada nilai belanja, sehingga rasio kapasitas fiskal yang tinggi, akan sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” ucapnya.
Ditambahkan, pendapatan daerah di Provinsi Jateng, difokuskan untuk pembelanjaan pada sektor-sektor prioritas.
Antara lain, bidang pendidikan Rp8,829 triliun, bidang kesehatan Rp3,739 triliun, dan bidang infrastruktur Rp5,815 triliun.
Selanjutnya, untuk prioritas pengentasan kemiskinan melalui belanja hibah Rp2,276 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 45,008 miliar.
Sementara, bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota mencapai Rp2,743 triliun.
Nana menandaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, memenuhi peraturan perundang-undangan, dan transparan.
Sebab, pengelolaan keuangan yang baik, menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (eko/redaksi)
