Semarang, Infojateng.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Novita Wijayanti, angkat bicara terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan mulai Januari 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan muncul tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan pada 2021.
“Perlu diingat, usulan ini bukan datang begitu saja, tapi merupakan hasil kebijakan yang disepakati bersama melalui UU HPP. Bahkan, waktu itu usulan ini diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” ujar Novita.
Novita menyoroti sikap PDI Perjuangan, yang sebelumnya terlibat dalam pembahasannya. Ia menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk playing victim atau sandiwara politik untuk meraih simpati publik.
“Sekarang mereka seolah-olah melemparkan kesalahan kepada Presiden Prabowo, padahal beliau baru memimpin dua bulan. Ini bukan sikap yang gentlemen,” tegas Novita.
Menurut legislator asal Dapil Jawa Tengah VIII ini, yang lebih penting saat ini adalah bagaimana seluruh pihak bersatu mencari solusi demi meringankan beban masyarakat, sembari tetap menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi.
“Mari kita jujur dan terbuka dalam berdiskusi. Berhenti bermain peran sebagai korban dari kebijakan yang sebenarnya disepakati bersama. Fokus kita adalah menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan ini diterapkan secara bijaksana untuk kepentingan rakyat,” ungkap Bendahara Fraksi Partai Gerindra itu.
Sebagai informasi, dasar kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HPP saat itu adalah Dolfie Othniel Frederic Palit, anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, juga mengingatkan bahwa UU HPP memang diinisiasi oleh Fraksi PDI Perjuangan.
“Jadi, mari bersama-sama bertanggung jawab terhadap kebijakan ini, tanpa saling menyalahkan. Tugas kita sekarang adalah mencari jalan terbaik untuk rakyat,” tutup Novita. (one/redaksi)
