Semarang, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan gerak cepat mendukung program pemerintah pusat merealisasikan target swasembada pangan.
Program tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto demi ketahanan pangan nasional.
Hal itu terlihat saat Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan, yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Selasa (31/12/2024).
Rapat koordinasi diikuti oleh menteri-menteri di bawah Kemenko Pangan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional dan lainnya.
Hadir pula Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, DPRD, Kepala OPD, bupati, dan wali kota.
Menurut Nana, kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Dalam hal swasembada pangan ini perlu adanya kebersamaan, kerja sama dan sinergi dari pusat sampai daerah, ini harus menyambung, saling membantu, saling mendukung dari pusat sampai daerah. Start sudah dimulai, tahun 2025 sudah mengurangi impor padi, gula, garam, jagung,” kata Nana, ditemui seusai kegiatan.
Ditambahkan, pemprov berkomitmen untuk meningkatkan pangan. Walaupun Jateng diakui merupakan salah satu lumbung pangan nasional, atau lumbung padi nasional, namun pihaknya tetap akan meningkatkan pangan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Terkait swasembada pangan, termasuk masalah pertanian seperti bagaimana irigasinya, penyuluh pertanian, termasuk pompanisasi yang sudah dilaksanakan, Nana menyampaikan, Jateng termasuk daerah yang dilakukan optimalisasi dan penambahan lahan baru.
Misalnya, luas tambah tanam, Jawa Tengah untuk padi sudah melebihi target, yaitu hingga November sudah 115,86 persen, atau artinya sudah melewati target dari pemerintah pusat.
“Juga masalah perkembangan distribusi pupuk. Memang pupuk ini menjadi kendala. Sekarang sudah mulai bagus artinya pemerintah memperhatikan, pendistribusian sampai ke kios-kios sudah jelas. Kemudian masalah pemberdayaan peternak lokal untuk program makan bergizi gratis. Jadi ini merupakan investasi untuk Indonesia ke depan. Mulai anak-anak, anak-anak kita ini harus memiliki asupan makan yang bergizi,” ujarnya.
Pj gubernur melanjutkan, masalah perbaikan budidaya ikan juga disinggung dalam rakor bidang pangan tersebut.
Diharapkan, sebagai negara maritim, kebutuhan ikan yang kaya vitamin bagi masyarakat juga menjadi perhatian.
Untuk masalah irigasi, Nana menuturkan, di Jawa Tengah saat ini kondisi irigasi baru 33,7 persen dalam kondisi baik. Selebihnya mayoritas rusak ringan, kemudian lainnya rusak.
Sedangkan untuk kabupaten/ kota yang tidak memiliki anggaran, maka akan ditarik ke atas atau dibantu pemerintah pusat.
“Masalah irigasi ini hampir sama dengan jalan. Irigasi A kewenangan pusat, irigasi B kewenangan provinsi, dan C kewenangan kabupaten/kota. Memang paling besar milik kabupaten/kota yang dalam hal ini perlu perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pihaknya melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jateng.
Dikatakannya, ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya Jabar dan Lampung, untuk membahas program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan.
“Karena itu tidak mungkin hanya pusat tapi dibutuhkan satu visi, satu misi, karena kita satu tim, pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus sama semangatnya. Tujuan kita swasembada pangan secepat-cepatnya dalam artian luas. Yaitu, ada gula, garam, jagung, beras dan lain-lain,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Menurutnya, ada dua hal yang dilakukan, yaitu optimalisasi yang ada. Jateng terkenal dengan lumbung pangan, maka optimalisasinya antara lain irigasi.
Pihaknya juga meminta lahan-lahan tadah hujan atau yang tidak ada irigasinya segera dilaporkan walaupun pihaknya sudah punya data di PU, tapi ini diharapkan lebih detail, lebih tepat, dan lebih cepat.
“Ada hampir 30-40 persen Jateng yang tidak irigasinya. Kedua, tidak bisa dibangun irigasi karena tidak ada bendungannya. Nah itu bisa dengan pompa. Pompanisasi, cepat dilaporkan,” tuturnya.
Perihal pupuk, kata mantan Menteri Perdagangan ini, pihaknya sudah memangkas aturannya biar tidak mengular lagi. Selain juga disediakan dashboard untuk memonitor.
Dengan begitu, kalau dulu peraturannya banyak seperti melalui SK Bupati, SK Gubernur, SK Mendag, atau macam macam lagi, sekarang langsung dari Menteri Pertanian tunjuk penerima pupuk. Gerakan cepat itu bisa langsung ke gapoktan, kios, pengecer, atau distributor.
Selanjutnya soal penyuluh, Zulhas menyatakan, penyuluh akan jadi kunci. Diketahui, penyuluh tidak hanya padi tapi holtikultura, dan lainnya.
Untuk mendukung semangat para petani, pemerintah akan membeli hasil pertaniannya.
“Kemarin Rapat dipimpin Presiden langsung bersejarah. Kenapa bersejarah? Karena diputus bapak Presiden berapapun hasil pertanian padi dan jagung, baru dua produk, yang tidak diserap pasar, maka akan dibeli seluruhnya oleh pemerintah melalui bulog. Harga sudah disesuaikan,” ujarnya.
Misalnya, terang dia, harga gabah Rp6 ribu per kg jadi Rp6.500. Ada juga harga jagung Rp5 ribu jadi Rp5.500 per kg.
Produk yang tidak diserap pasar akan dibeli pemerintah. Nanti tentu kerja sama dengan pabrik padi yang ada di daerah.
“Presiden memerintah menteri-menterinya jangan cengeng, jangan punya mental minderan, jangan pesimis. Presiden memerintah menteri-menterinya semangat dulu, yakin dulu, kerja keras dulu, coba dulu,” tegasnya.
Zulhas juga mengatakan, mulai 2025, pemerintah tidak akan melakukan impor beras, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, dan garam.
“Jadi di empat bidang ini, para petani, para pengusaha silakan lomba berusaha. Insyaallah bagus harganya. Besok mudah mudahan tahun 2025 sudah tidak impor lagi. Minimal kita tidak impor lagi empat macam yang saya sebutkan,” jelasnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan untuk turut serta menyukseskan program swasembada pangan, anggaran untuk dana desa pada 2025 Rp70 triliun. Dari jumlah tersebut 20 persennya wajib untuk ketahanan pangan.
“Sebanyak 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan. Kita matangkan dengan modul. Kami mohon bupati dan camat se-Jateng, 2025 fokus ketahanan pangan,” kata Yandri. (eko/redaksi)
