Jepara, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengalokasikan anggaran Rp39 miliar untuk mengakomodasi usulan masyarakat pada perencanaan pembangunan tahun 2026.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mewakili Penjabat (Pj) Bupati Edy Supriyanta saat membuka konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2026 di Gedung Ratu Shima pada Rabu (15/1/2025).
Di Jawa Tengah, kata sekda, Jepara menjadi daerah pertama yang menggelar konsultasi publik RKPD tahun 2026.
“Tahun 2026 Pemkab Jepara melanjutkan penerapan pagu indikatif perencanaan pendekatan bottom up sebesar Rp39 miliar. Ini merupakan lanjutan komitmen kita untuk mengakomodasi usulan masyarakat. Usulan yang didanai melalui pagu indikatif bottom up diarahkan untuk infrastruktur pelayanan publik,” kata Edy.
Kegiatan itu menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, Ketua DPRD Kabupaten Jepara Agus Sutisna, dan Sekda Jepara Edy Sujatmiko.
Undangan yang dihadirkan untuk dimintai masukan adalah para kepala perangkat daerah, pimpinan instansi, organisasi profesi, asosiasi, LSM/Ormas, partai politik, hingga akademisi, dan perguruan tinggi.
Bottom up merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam menyusun RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2026.
Pendekatan lainnya adalah top down, partisipatif, politik, dan teknokratik, serta berorientasi secara thematic, holistic, integrative dan spatial.
Edy Sujatmiko menyebut, kemampuan APBD Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan daerah sangat terbatas.
Untuk itu, money follow priority programs menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan.
“Implementasinya, dengan mengamankan alokasi pada skala prioritas, realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya, dan efisiensi program/kegiatan non prioritas,” kata dia.
Dijelaskannya, program dan kegiatan yang direncanakan juga harus mampu berkontribusi positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum.
Dia menyebut ada empat prioritas pembangunan daerah tahun 2026, yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan sistem pelayanan terpadu yang akuntabel.
Selain itu, pengembangan infrastruktur yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebencanaan; Percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berdaya saing dan berbasis masyarakat; dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan religius.
Kepala Bappeda Kabupaten Jepara Hasanuddin Hermawan mengatakan, forum konsultasi publik ini digelar agar RKPD tahun 2026 mendapat masukan hingga aspirasi dan pembahasan bersama kepala perangkat daerah dan berbagai elemen. Dan hasilnya akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD.
“Setelah konsultasi publik ini akan segera ditindaklanjuti dengan tahapan-tahapan berikutnya,” kata Hasanuddin.
Tahapan lanjutan itu, kata dia, adalah musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam) antara 3 sampai 5 Februari 2025; forum perangkat daerah pada sekitar minggu ketiga atau keempat Februari, musrenbangkab pada minggu pertama Maret 2025, reviu rancangan akhir oleh Inspektorat dan fasilitasi rancangan akhir oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah paling lambat minggu ketiga atau keempat Mei 2025.
“Penetapan RKPD sekitar minggu pertama Juli 2025 atau paling lambat satu minggu setelah RKPD provinsi,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Jepara Agus Sutisna dalam materinya mengatakan, berdasar evaluasi apresiasi capaian kinerja tahun 2024, target pendapatan daerah sebesar Rp2,4 miliar tercapai Rp2,547 miliar. Dia mengapresiasi hal tersebut.
“Pelampauan capaian target pajak daerah dan retribusi daerah dalam kondisi sulit, juga luar biasa. Pajak daerah tercapai 105 persen. Retribusi daerah tercapai 105 persen. Saya berikan apresiasi kepada eksekutif,” kata Agus Sutisna.
Namun dia meyakinkan, potensi yang ada masih dimaksimalkan dan pendapatan bisa dioptimalkan lagi. Hal itu diperlukan agar belanja daerah yang bersifat strategis dapat terealisasi.
Terkait perencanaan pembangunan, dia menyebut DPRD Kabupaten Jepara mendukung sepenuhnya visi dan misi kepala daerah terpilih.
“DPRD dengan pokir yang menjadi hak kami, siap memuluskan Jepara dan mendukung visi dan misi. Kami akan mendukung program pembangunan infrastruktur jalan dengan ruang sekitar 50 persen dari yang mungkin kita usulkan,” tandasnya.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo mengatakan, Kabupaten Jepara adalah daerah pertama di Jawa Tengah yang menggelar konsultasi publik RKPD 2026.
Dia menyebut, Bappeda Jawa Tengah akan mencermati kesesuaiannya dengan delapan program prioritas pembangunan Jawa Tengah.
Sementara itu, Sekda Jepara Edy Sujatmiko dalam sesi materi mengatakan, pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara tercatat 6,09 persen.
Menurutnya, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah (10,47 persen) dan nasional (9,03 persen).
Pada tahun yang sama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tercatat 3,34 persen, lebih rendah dibandingkan dengan TPT Jawa Tengah (4,78 persen) dan nasional (4,91 persen). (eko/redaksi)
