Boyolali, Infojateng.id – Rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Boyolali guna membahas penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali, Selasa (4/2/2025).
Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan berharap, pembahasan program kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk Kabupaten Boyolali ini dapat memberikan masukan dan saran untuk penanggulangan kemiskinan.
Dijelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali juga telah melakukan berbagai upaya seperti pembenahan data menyeluruh melalui program Monitoring Center for Development (MCD), dimana pembenahan data dilakukan mulai tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
“Jadi tercatat by name by address dan terupdate kembali, dalam rangka mencapai ketepatan sasaran,” kata Iwan, sapaan akrab wabup.
Iwan juga menyebutkan jika Boyolali termasuk kabupaten yang mampu menurunkan angka kemiskinan sejak terdampak pandemi covid-19.
Terbukti menurut data dari BPS, angka kemiskinan di Boyolali, mulai tahun 2021 di angka 10,62 persen, kemudian di tahun 2022 turun 9,82 persen.
Selanjutnya di tahun 2023 menjadi 9,81 persen dan tahun 2024 turun lagi menjadi 9,63 persen.
Sedangkan menurut hasil inovasi MCD, jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali hingga Desember 2024 sebesar 1.072.693 jiwa dengan penduduk miskin 71.065 jiwa atau 6,6 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Mukafi Fadli menyampaikan jika Kabupaten Boyolali menduduki peringkat 17 termiskin se-Jawa Tengah.
Hal ini juga dikarenakan masih banyaknya orang mampu yang mengaku miskin agar mendapat bantuan dari pemerintah.
Dalam kunker tersebut, Mukafi mengajak untuk berdiskusi bersama bagaimana membuat masyarakat menjadi sejahtera.
“Kami ingin belajar dari Boyolali agar ketemu cara yang paling ideal agar kita Jawa Tengah itu bisa keluar dari zona degradasi kemiskinan yang ada di Indonesia,” ungkap Mukafi. (eko/redaksi)