Semarang, Infojateng.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menyusun peta jalan guna memperkuat layanan publik terintegrasi berbasis digital.
Hal itu diwujudkan pada kegiatan Harmonisasi Perencanaan Tahun 2026, Bidang Komunikasi dan Informatika, di Gedung BPSDMD Jateng, Selasa (18/2/2025).
Pada kegiatan itu, hadir Direktur Akselerasi Pemerintah Digital Komdigi Aris Kurniawan, Direktur Kemanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jateng Slamet AK, Plt Kadiskominfo Jateng Dadang Somantri, para Kepala OPD dan Kadiskominfo dari 35 kabupaten/kota.
Pada sambutannya, Plt Asisten Administrasi Slamet AK menyampaikan pentingnya harmonisasi dalam bidang komunikasi dan informasi.
Menurutnya, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan, untuk mempermudah, mempercepat dan meningkatkan keandalan sajian informasi.
“Tekad dan hasil ditunjukkan oleh Pemprov Jateng dengan memperoleh indeks SPBE 4,42 dengan kategori memuasikan. Untuk kabupaten/ kota, indeks SPBE yang diraih pada kategori sangat baik yakni 3,76,” tutur Slamet.
Kadiskominfo Jateng Dadang Somantri mengatakan, acara itu untuk menyelaraskan peraturan pemerintah pusat hingga ke daerah.
Harapannya, peran Diskominfo dalam mempermudah dan mempercepat layanan publik tercapai.
“Kenapa harus mengharmonisasikan 2026, karena tantanganan ke depan semakin besar semakin luas. Kebijakan pemerintah pusat berkembang, kita mencoba selaraskan kebijakan pemerintah pusat supaya seiring dengan daerah. Harapannya, pemerintah kita untuk wujudkan masyarakat sejahtera dan Indonesia emas, betul-betul bersinergi, tidak ada perbedaan,” papar Dadang.
Selain itu, untuk menghadapi tantangan keamanan digital ke depan, sinergi antardaerah perlu lebih digencarkan.
Karenanya, dengan fasilitas Data Center yang telah dimiliki Provinsi Jawa Tengah, diharapkan memperkuat keamanan digital pada lingkup provinsi.
“Paling riskan dalam teknologi informasi ini, bagaimana menjaga keamanan siber. Kalau kita sama dalam satu kekuatan bareng, karena anggaran yang besar, tidak kecil, kalau kita bareng, misal dalam satu kegiatan dibagi 35 kabupaten dengan provinsi, anggaran dibagi dua. Sistem pengamanan kan paralel, itu bisa kita lakukan bersama,” ungkapnya.
Direktur Akselerasi Pemerintah Digital Komdigi Aris Kurniawan mengatakan, ada dua tantangan yang akan dalam pemanfaatan Pusat Data Nasional, yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
Pertama terkait infrastruktur, dan kedua terkait integrasi aplikasi layanan publik.
“Kalau bicara infrastruktur, kita harus konsolidasi, apalagi ada efisiensi anggaran, penggunaan resources harus berbagi pakai, juga aplikasi. Termasuk pemanfaatan yang kita sebut sistem penghubung layanan pemerintah, ini yang paling penting soal integrasinya,” ujar Aris.
Terkait Data Center yang dimiliki oleh Pemprov Jateng Aris menyambut positif.
Aris berharap, data center tersebut akan terkoneksi pada pusat data nasional atau PDN, menjadi sebuah ekosistem yang saling mendukung. (eko/redaksi)
