Magelang, Infojateng.id – Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid, menanggapi polemik terkait peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).
Menurut Fauka, BPI Danantara didirikan untuk mengelola dividen BUMN dan dana negara agar berkembang melalui berbagai instrumen investasi. Selain itu, lembaga ini bertujuan menyelamatkan BUMN dari potensi kerugian akibat kebocoran anggaran yang menghambat pertumbuhan perusahaan pelat merah.
“Pak Prabowo ingin memastikan BUMN tidak terus mengalami kerugian akibat kebocoran dana. Seharusnya, BUMN kita bisa berkembang seperti di China atau Singapura, yang mampu bersaing di kancah internasional,” ujar Fauka.
Ia menegaskan bahwa keberadaan BPI Danantara bertujuan memperjelas aliran dana masuk dan keluar, sehingga pengelolaan keuangan BUMN lebih transparan dan terkendali. Dengan sistem ini, diharapkan BUMN bisa lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.
Menanggapi adanya penolakan terhadap BPI Danantara, Fauka berpendapat bahwa pihak-pihak yang menolak kemungkinan adalah mereka yang selama ini diuntungkan dari kebocoran anggaran BUMN.
“Kalau ada yang menentang program ini, bisa jadi mereka adalah pihak-pihak yang selama ini menikmati kebocoran dana BUMN. Dengan adanya pengawasan lebih ketat, praktik-praktik tersebut akan sulit dilakukan,” ujarnya.
Fauka juga mengajak masyarakat mendukung kebijakan ini agar dana yang selama ini bocor dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat, seperti peningkatan gaji guru, pembangunan sekolah, layanan kesehatan, serta berbagai program sosial lainnya.
“BPI Danantara bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sistem yang transparan dan tata kelola yang baik, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (one/redaksi)
