Salatiga, Infojateng.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menekankan harmonisasi hubungan pekerja dan pengusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan Sumarno saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kota Salatiga, Selasa (25/2/2025).
Menurut sekda, agar harmonis, jalinan komunikasi di antara keduanya, harus berjalan apik.
“(Harapan keduanya) bisa menjalin komunikasi yang baik,” kata Sumarno.
Dia mengatakan, buruh dan pengusaha merupakan mitra. Adapun pemerintah berdiri di antara keduanya sebagai penjaga keseimbangan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dan selarasnya iklim dunia usaha di wilayah tersebut.
Dalam rakernas itu, Sumarno berharap munculnya saran dan masukan dari serikat pekerja untuk Pemprov Jateng.
Dikatakannya, saran dan masukan akan ditampung dalam membuat kebijakan ke depan, yang adil bagi kalangan buruh dan pengusaha.
“Perlu keseimbangan dan sinergi dari teman pekerja dan pengusaha,” tuturnya.
Sumarno menyampaikan, tidak mudah memberikan titik temu antara permintaan dari kalangan buruh dan pengusaha, yang semakin tertarik berinvestasi di Jateng.
Namun, dengan komunikasi dan dukungan dari keduanya, diharapkan akan berjalan lebih baik.
Dijelaskan, tanggung jawab Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional dan industri, diharapkan bisa berjalan beriringan. Dengan tumbuhnya investasi, diharapkan kesejahteraan pekerja juga meningkat.
Seperti diketahui, realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2024 mencapai Rp88,4 triliun. Persentasenya mencapai 110,42 persen dari target semula Rp80,10 triliun.
Dari jumlah tersebut, sudah ada sebanyak 65.815 proyek yang mampu menyerap sekitar 409.338 tenaga kerja dalam negeri.
Sementara itu, Ketua DPD FSPMI Jateng, Aulia Hakim berharap, masifnya kehadiran industri di Jawa Tengah bisa bermanfaat dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tujuh persen, yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dia berharap tidak ada perusahaan yang nakal, seperti membayar pekerja dengan upah di bawah standar.
“Kita bekerja sebagai tupoksi masing-masing. Karena kalau (jalan) beriringan, kita yakin antara investasi dan kesejahteranan pekerja meningkat bersama,” ujar Aulia. (eko/redaksi)
