Pati, infojateng.id – Bupati Pati Sudewo hadir dalam kunjungan kerja Menteri Sosial RI dalam rangka koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat (SR) oleh Kementerian Sosial RI di Kompleks Gubernuran, Semarang, Rabu (12/5/2025).
Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.
Kegiatan kali ini membahas langkah-langkah strategis dalam implementasi program pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan, melalui “Sekolah Rakyat”.
Sudewo pun menyampaikan antusiasmenya terhadap program yang dianggapnya sangat penting dalam memutus rantai kemiskinan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan inisiatif yang luar biasa karena memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan dengan kurikulum unggulan, yang nantinya akan membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengubah nasib mereka.
“Sekolah Rakyat ini sangat bagus untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan dididik secara khusus dengan kurikulum unggulan. Mereka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan itulah yang akan merubah nasib mereka serta orang tuanya,” ungkap Sudewo.
Sebagai bagian dari komitmennya, Sudewo menyatakan kesiapan Kabupaten Pati untuk menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami memiliki lahan seluas 6-7 hektare yang siap digunakan untuk mendirikan sekolah ini. Saya akan segera mengusulkan kepada Menteri Sosial agar Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah yang akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026,” tegas bupati.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan lebih rinci mengenai konsep Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sekolah ini memiliki beberapa keistimewaan, salah satunya adalah berbentuk boarding school untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, yang semuanya dibiayai oleh pemerintah.
“Sekolah Rakyat ini adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan mengangkat wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Kami menargetkan agar pendidikan ini bisa menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah,” ujar Saifullah Yusuf.
Dia juga menyampaikan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam perencanaan ini, setiap kabupaten dan kota diharapkan minimal memiliki satu sekolah rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin.
Sekolah ini, akan dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare, dan siswanya diprioritaskan untuk kategori warga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1.
Adapun yang dimaksud Desil 1 adalah kategori masyarakat miskin ekstrem atau merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraannya.
Sekolah Rakyat itu juga, menurut Mensos, merupakan upaya mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan.
“Harapannya bisa dimulai tahun ajaran 2025-2026. Syarat masuk DTSEN desil 1. Kelompok paling rentan miskin atau miskin ekstrem syarat pertama, setelah itu baru akan ada tes lanjutan,” jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Sekolah Rakyat, sambungnya, akan menggunakan kurikulum unggulan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“Di Jawa Tengah baru pertama kali ini kita koordinasi dan ada 4 daerah yang telah menyatakan kesiapannya di antaranya adalah Kabupaten Pati, Temanggung, Magelang dan Surakarta,” ungkapnya.
Gus Ipul berharap dapat memulai program ini pada tahun ajaran 2025/2026 dan ingin agar semakin banyak kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam inisiatif besar tersebut.
“Dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi cerdas dalam memutus rantai kemiskinan, memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa, dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (eko/redaksi)
