Yogyakarta, Infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Raihan MCP tersebut merupakan nilai tertinggi mengungguli Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di sela acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Rabu (19/3/2025).
“Kita buktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat) kabupaten kota itu kita jalankan,” ucap Taj Yasin, menanggapi penghargaan tersebut.
MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ada delapan area yang diintervensi MCP KPK. Yakni perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
“Yang jelas, perencanaan itu harus benar-benar kita ketahui dan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat,” ucap Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Berikutnya pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita perkuat di APBJ, kita tidak mau bermain-main seperti tadi yang disampaikan oleh ketua KPK, bahwa bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” tegasnya.
Gus Yasin mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan kabupaten/kota, khususnya Inspektorat. Khususnya telah menjaga tren positif dalam hal integritas.
“Insya Allah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bisa kita tingkatkan,” tandasnya.
Adapun nilai MCP Jateng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2024, angkanya mencapai 95,56 meningkat dibandingkan tahun 2023 yakni 90,80.
Selain Pemprov Jateng, ada tiga Pemkab di Jawa Tengah yang menerima apresiasi serupa. Yakni Sragen, Batang dan Wonogiri. (eko/redaksi)
