Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara tegas menyatakan tidak ada toleransi bagi aksi premanisme atau tindakan sepihak yang menyerupai tugas kepolisian oleh organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan untuk menjamin keamanan dan ketertiban sebagai modal dasar pembangunan masyarakat serta iklim investasi di Jawa Tengah.
Dalam keterangannya, Luthfi menegaskan bahwa tugas penegakan hukum, seperti penertiban, penyegelan, atau intimidasi, merupakan kewenangan penuh aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Siapapun di Jawa Tengah tidak boleh melakukan tindakan kepolisian. Mau nutuk (mengintimidasi), mau nyegel, mau menertibkan, apalagi sampai minta-minta. Tidak ada!” tegasnya.
Gubernur juga menginstruksikan pelaku usaha maupun masyarakat untuk melaporkan praktik premanisme atau pemerasan kepada pihak berwajib. “Silakan laporkan Pak Kapolda, Pangdam, atau bahkan langsung ke saya. Jika diperlukan, kami akan turun tangan membasmi tindakan semacam itu,” ujar Luthfi.
Ia menekankan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan usaha dan daya tarik investasi, sehingga tidak boleh diganggu oleh oknum tertentu.
Kolaborasi antara Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro disebut akan diperkuat guna mengawal kebijakan ini. Kapolda dan Pangdam telah diingatkan untuk bersikap tegas terhadap pelanggar.
“Premanisme dalam bentuk apa pun harus dihentikan. Ini komitmen kami untuk melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tambah Luthfi.
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari kalangan pengusaha yang kerap menjadi sasaran pemerasan. Asosiasi Pengusaha Jawa Tengah (Apjati) menyatakan siap mendukung langkah pemerintah daerah guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah tegas Gubernur Luthfi ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Dengan komitmen ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berjalan tanpa tekanan, sekaligus memperkuat citra daerah sebagai destinasi investasi yang aman dan berintegritas. (ery/redaksi)
