Semarang, Infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumpulkan seluruh instansi terkait termasuk pemerintah daerah untuk penanganan banjir di wilayah Demak, Grobogan, dan Pemalang.
Ia tidak ingin banjir di wilayah tersebut terus berlarut-larut hanya dengan mengandalkan rencana jangka panjang yang sudah ada.
“Tadi sudah kita paparkan terkait dengan normalisasi sungai. Kita akan bahas yang menjadi jangka pendeknya,” kata Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (26/5/2025).
Terkait penanganan jangka pendek ini tidak hanya berkaitan dengan normalisasi sungai.
Ahmad Luthfi menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai tingkat desa. Juga keterlibatan instansi terkait seperti BBWS dan lainnya.
Dalam rapat yang dihadiri perwakilan kepala daerah Demak, Grobogan, Pemalang, dan Kota Semarang itu, Ahmad Luthfi menegaskan peran masing-masing dalam penanganan jangka pendek dan menengah.
Misalnya pemerintah pusat melakukan apa, gubernur, bupati dan wali kota melakukan apa, sampai camat dan kepala desa melakukan apa.
“Tidak bisa kerja sendiri. Kita harus teamwork karena ada hal krusial yang harus ditindaklanjuti,” ujar gubernur.
Penanganan jangka pendek dan menengah ini juga meliputi pendidikan kepada masyarakat terkait rumah apung, bantuan-bantuan kepada masyarakat, relokasi warga ke beberapa tempat, dan lainnya.
“Masyarakat kita harus dibiasakan dengan kegiatan ini. Tapi minimal mengurangi, sambil menunggu giant sea wall yang nanti akan kita bangun karena durasinya kan panjang,” jelasnya.
Luthfi menambahkan, salah satu upaya dalam penanganan banjir dan rob di wilayah Demak dan Kota Semarang adalah jalan tol.
Anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp 10,9 triliun sudah ada dan tinggal dieksekusi. Tol itu juga akan difungsikan sebagai giant sea wall dan kolam retensi.
“Jadi jalan tol nanti untuk giant sea wall dan resapan atau sumur retensi, itu ada 23 ha. Kita siapkan, cuman ini kan harus jangka panjang jadi giant sea wall sama kolam resapan sudah dianggarkan dan akan kita bangun,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menambahkan, setelah melakukan koordinasi ternyata di Kabupaten Demak, Grobogan, dan Semarang terdapat beberapa pertemuan-pertemuan sungai. Inilah yang menjadi perhatian untuk segera dilakukan normalisasi atau penanganan secara massal.
“Kita jangka pendek tidak bisa kita lakukan tahun ini, tapi multi years, harus dianggarkan per seksi. Tadi ada usulan salah satunya Sungai Dombo Sayung dan Sungai Pelayaran yang akan menjadi prioritas kami,” kata Yasin.
Selain normalisasi sungai, langkah penanganan di hulu dan hilir. Penanganan di hilir yaitu dengan penanaman mangrove yang diselenggarakan oleh Dinas Pusdataru, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan dan Kelautan.
Terkait penanganan di hulu harus melibatkan masyarakat tentang pemberdayaan tanggap lingkungan.
“Salah satunya adalah kami ingin mengajak karena itu adalah lahan-lahan mili Perhutani dan milik BBWS sehingga kami mohon kami mengajak kepada masyarakat tolong ditertibkan. Bukan untuk waktu dekat saja, tetapi untuk berlangsung jangka waktu yang panjang sehingga ketika penanaman-penanaman atau pemanfaatan-pemanfaatan masyarakat terhadap lahan ini tolong dihitung kerusakannya seberapa,” jelasnya.
Selain itu juga penyiapan pompa air di hilir agar selalu standby. Ada beberapa pompa yang rusak karena kemasukan sampah sehingga mengganggu pemompaan genangan air.
Sementara Kepala BBWS Pamali-Juwana Fikri Abdurachman mengatakan rob dan banjir di Sayung sebagian akan tertangani dengan pembangunan tol Semarang-Demak sebagai tanggul.
Di luar itu juga ada rencana untuk pembuatan tanggul laut lain yang saat ini masih dicarikan anggarannya.
Dijelaskannya, sedimentasi di sungai itu membuat air rob kembali lagi setelah dipompa. Tingginya rob dari laut ditambah hujan lokal dengan intensitas tinggi membuat debit air bertambah sehinga masuk ke pemukiman warga.
“Normalisasi kali Sayung itu sudah dilakukan tahun 2021 tapi ternyata masih banyak sekali sedimentasinya. Bupati juga sudah menyampaikan, nanti akan kami upayakan dan usulkan lagi. Debit sedimentasinya memang tinggi. Saat ini anggarannya belum ada untuk Sungai Sayung itu,” ujar Fikri. (eko/redaksi)
