Jepara, Infojateng.id – Respons cepat terhadap keluhan publik di media sosial kini menjadi kewajiban tiap perangkat daerah di Kabupaten Jepara.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, Rabu (28/5/2025).
Dalam acara itu Diskominfo mengundang seluruh admin media sosial perangkat daerah. Tujuannya membangun citra positif pemerintah dan memperkuat pelayanan publik di era digital.
Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara, Arif Darmawan, dalam sambutannya menjelaskan latar belakang kegiatan.
Ia menyebut, Pemkab Jepara di bawah kepemimpinan Bupati Witiarso Utomo dan Wakil Bupati M. Ibnu Hajar mendorong pelayanan yang cepat dan tanggap.
“Lewat visi misinya, Bupati dan Wakil Bupati menginginkan pelayanan yang cepat, tanggap serta responsif,” ujar Arif didampingi Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo, Heru Purwanto dan jajarannya.
Program unggulan 100 hari kerja, seperti Jepara Tanggap 112 telah dijalankan. Layanan ini beroperasi setiap hari pukul 07.00 hingga 21.00. Sejumlah perangkat daerah telah terlibat sebagai operator.
Menurut Arif, kecepatan merespons di media sosial sama pentingnya. Arus informasi sangat cepat dan dinamis.
Oleh karena itu, perangkat daerah diminta aktif memantau dan menanggapi aduan masyarakat di medsos.
“Admin medsos harus hadir sebagai garda terdepan, selain mengunggah informasi juga membangun kepercayaan publik,” tuturnya.
Sebelum penyampaian materi, sejumlah peserta diajak untuk membagikan pengalaman.
Dwi Ari Wibowo dari Dinas PUPR menyebut pihaknya terbiasa merespons aduan masyarakat soal infrastruktur. Ia menilai medsos sangat membantu menjangkau publik secara cepat.
Alfian dari Disdukcapil juga menyampaikan hal serupa. Ia kerap menjawab pertanyaan warga terkait administrasi kependudukan. Kadang juga menjawab pertanyaan yang bukan wewenangnya, lalu diarahkan ke instansi terkait.
Dalam sesi materi, Arif Darmawan membekali peserta strategi pengelolaan media sosial. Di antaranya membuat konten menarik, pemilihan waktu unggah, serta penggunaan tagar yang tepat.
Admin juga diminta menyusun pesan yang ringkas dan mudah dipahami.
“Bahasa yang digunakan sebaiknya santai, sederhana, dan sesuai dengan karakter audiens. Terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna media sosial,” terang Arif.
Selain itu, media sosial dinilai sebagai sarana komunikasi yang hemat biaya. Tanpa harus belanja iklan, instansi dapat menyebarkan informasi, edukasi, hingga kebijakan pemerintah.
Arif menekankan pentingnya konsistensi daring. Setiap perangkat daerah diminta menjaga identitas digital yang profesional, relevan, dan akurat.
Ia meminta profil dan pesan yang ditampilkan harus seragam dan mencerminkan nilai organisasi.
“Sebagai bentuk perluasan jangkauan, kerja sama dengan influencer juga bisa jadi pertimbangan,” kata dia.
Di akhir kegiatan, peserta juga mendapat pembekalan teknis. Materi meliputi pengelolaan situs web dan peran admin dalam menjaga reputasi lembaga di ruang digital.
Dengan strategi yang tepat, Pemkab Jepara berharap dapat meningkatkan pelayanan, membangun kepercayaan, dan menjaga kekondusifan ruang publik digital. (eko/redaksi)
