Semarang, Infojateng.id – Tepat 1 Juni 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen genap bekerja untuk Jawa Tengah selama 100 hari.
Tak mempertontonkan gimik maupun mengejar citra politik, keduanya lebih banyak bekerja dalam sunyi.
Kemudian tak membuat gaduh, tapi hasil kerja keduanya langsung dirasakan masyarakat dari Rembang di ujung timur hingga Cilacap di barat.
Berlatar belakang bukan politikus, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen memilih fokus pada kinerja guna menunaikan janji-janji politik yang telah disampaikan pada kampanye pilkada lalu. Keduanya paham, jabatan adalah amanah yang kelak mereka pertanggungjawabkan.
Gaya kepemimpinan ini mungkin tidak banyak digandrungi di era saat ini, tapi statistik menunjukkan hal yang berbeda. Sedikit demi sedikit, keduanya berhasil merubah kondisi Jawa Tengah menjadi lebih baik.
Menariknya, dua orang nomor satu di Jawa Tengah ini melibatkan dan disengkuyung semua stakeholder dalam bekerja.
Mulai dari pihak pemerintah melalui Pemprov, OPD, hingga DPRD Jateng. Termasuk kolaborasi seluruh elemen baik akademisi, DPR/DPD RI, Kadin, media, dan masyarakat yang sudah ikut serta mencurahkan ide dan gagasan untuk kemajuan Jawa Tengah.
Artinya, Gubernur dan Wakil Gubernur berperan sebagai dirijen yang mengorkestrasikan bangunan di wilayah ini.
Tolok ukur kinerja yang pertama adalah respons cepat tanggap terhadap Program Prioritas Pemerintah Pusat.
A. Pemerintah Pusat mencanangkan banyak program, tetapi terdapat 4 program prioritas yang paling banyak diperbincangkan oleh masyarakat, meliputi MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat. Dari 4 program tersebut, mari kita telah kecepatan pemerintah daerah dalam merespons beban tanggung jawab sebagai berikut;
B. Pemeriksaan Kesehatan Gratis menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kualitas SDM Indonesia. Jawa Tengah memiliki kontribusi meningkatkan kesehatan masyarakat terbesar se-Indonesia dengan jumlah sebanyak 2.832.160 orang.
Sebagai perbandingan di dua provinsi terbesar lainnya yakni Jawa Barat masih mencapai 657.761 orang dan Jawa Timur sebanyak 1.510.743 orang.
C. Implementasi Pendirian Koperasi Merah Putih tertinggi di Indonesia. Di Jawa Tengah sudah melaksanakan MusyawarahDesa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebanyak 8.041 desa/kelurahan beserta 981 desa/kelurahan sudah berbadan hukum jelas.
Sedangkan Jawa Barat masih dibawah Jawa Tengah dengan jumlah 5.299 desa/kelurahan yang sudah Musdes/Muskel beserta 242 desa/kelurahan yang sudah berbadan hukum.
Sementara Jawa Timur sebanyak7.922 desa/kelurahan yang sudah Musdes/Muskel dan 682 desa/kelurahan yang sudah berbadan hukum.
D. Pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Tengah menduduki urutan kedua terbanyak secara nasional setelah Jawa Timur dengan jumlah Jawa Tengah sebanyak 8 sekolah, sedangkan Jawa Timur 12 Sekolah, dan Jawa Barat 7 Sekolah.
E. Program Makan Bergizi Gratis melalui dukungan pemerintah daerah terkait pendirian SPPG, Jawa Tengah menduduki urutan kedua secara nasional dengan sebanyak196 SPPG, sedangkan Jawa Barat sebanyak 411 SPPG dan Jawa Timur sebanyak 113 SPPG.
Tolok ukur kedua adalah Kinerja Pemerintah Daerah.
Salah satu metode yang tepat untuk mengukur kinerja pimpinan daerah adalah menggunakan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dimana dampak secara langsung dapat dirasakan melalui representasi kuantitatif, dengan BPS sudah menyampaikan beberapa indikator perhitungan untuk triwulan I tahun 2025, di antaranya Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ekspor-Impor, Neraca Perdagangan, dan Nilai Tukar Petani.
Mari kita bedah secara tuntas terkait posisi kedudukan kinerja dari Jawa Tengah satu per-satu:
A. Pertumbuhan Ekonomi di antara 3 provinsi besar di Pulau Jawa pada TW IV pada 2024 hingga TW I pada 2025, hanya Jawa Tengah yang mampu bertahan secara stagnan, dibandingkan provinsi lainnya yang mengalami penurunan dengan capaian Jawa Tengah bertahan di angka 4,96. Sedangkan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari angka 5,03 menjadi 5, serta Jawa Barat dari 5,02 turun menjadi 4,98.
B. Inflasi Jawa Tengah TW IV pada 2024 hingga TW I pada 2025 mengalami penurunan paling besar dari pada provinsilainnya sebesar 0,92, sedangkan Jawa Timur sebesar 0,74 dan Jawa Barat sebesar 0,83.
C. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024-2025 seluruh provinsi besar di Pulau Jawa mengalami penurunan dengan Jawa Tengah menempati posisi terendah kedua di angka 4,33 setelah Jawa Timur sebesar 3,61. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi paling tinggi sebesar 6,74.
D. Ekspor Jawa Tengah mengalami peningkatan dari TW IV tahun 2024 hingga TW I tahun 2025 di tengah resesi ekonomi dunia sebesar 0,03. Sedangkan Provinsi lainnya mengalami penurunan dengan Jawa Barat paling besar sebanyak 0,06 diikuti Jawa Timur sebesar 0,02.
E. Impor Jawa Tengah dari TW IV 2024 mengalami penurunan nomor dua sebesar 0,30 setelah Jawa Timur sebesar 0,37. Sedangkan Jawa Barat hanya mengalami penurunan paling kecil sebesar 0,19. Namun, angka Impor Jawa Timur berada jauh paling tinggi daripada provinsi lainnya diangka 2,4.
F. Neraca Perdagangan Jawa Tengah TW IV pada 2024 hingga TW 1 pada 2025 mengalami peningkatan tergolong tinggi sebesar 0,33 hampir senilai dengan Jawa Timur sebesar 0,36. Sedangkan Jawa Barat mengalami peningkatan paling rendah sebesar 0,13. Namun, Jawa Timur berada pada posisi tingkat neraca perdagangan paling rendah daripada provinsi lainnya diangka – 0,31.
G. Nilai Tukar Petani Jawa Tengah berada pada posisi paling atas sebesar 113,7. Jawa Barat mendekati angka nilai tukar petani Jawa Tengah sebesar 113,1, sedangkan Jawa Timur sebesar 111,6 dengan mengalami penurunan.
Tolok ukur ketiga adalah Realisasi Janji Politik
Penyampaian sumpah yang sudah terlaksana saat pelantikan menjadi salah satu bahan bentuk pertanggungjawaban.
Sebanyak 136 janji program yang telah terucap pada saat kampanye Pemilihan Gubernur menjadi langkah konkret dalam menuntaskan berbagai permasalahan di Jawa Tengah.
Berbagai aksi nyata sudah dilaksanakan untuk melunasi janji politik melalui Program Populis, Capaian Persentase Program, dan Jumlah Keterlaksanaan sebagai berikut;
A. Capaian Persentase Keterlaksanaan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 2025-2030.
Capaian keterlaksanaan program dibagi menjadi tiga tahap, meliputi Program Terlaksana, Program Teranggarkan pada 2025, serta Program belum Terlaksana dan belum terangkatkan.
Program terlaksana dalam 100 hari sebanyak 38 program dengan persentase 136 program sebesar 28% Keterlaksanaan. Program Teranggarkan pada 2025 sudah mencapai 54% dari 136 atau 73 program.
Sedangkan Program belum Teranggarkan dan Belum Terlaksana sebanyak 25 program dari 136 program atau sebesar 18% akan dilaksanakan secara tuntas pada 2026, sehingga 136 program sudah terlaksana pada tahun kedua (2026) dengan persentase 100%.
B. Keterlaksanaan Program Populis
Peningkatan Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo hanya menggunakan anggaran sejumlah Rp. 25.000.00 dapat membuka gerbang investasi bagi para investor mancanegara, sehingga meningkat minat investor secara signifikan di Jawa Tengah.
Program Speling (Spesialis Keliling) menjadi pemantik dalam mencapai peringkat 1 nasional dalam program prioritas Pemerintah Pusat berupa Cek Kesehatan sejumlah 2.390.061 kehadiran, berbanding jauh dengan Jawa Timur yang menempati urutan kedua dengan jumlah kehadiran sebesar 1.282.024.
Program Beasiswa Kuliah sambil kerja bagi masyarakat miskin sudah mencapai pendaftar sebanyak 1.700 orang dari peserta yang tersebar dari berbagai kabupaten/kota.
Terwujudnya layanan alat pengolah air higienis dan layak minum melalui Desalinasi Air di Kota Pekalongan yang berhasil menghasilkan 4.000-6.000 bagi 250 KK atau 1.000 orang.
Peraturan Gubernur tentang Pesantren menjadi salah satu akses dalam pengembangan SDM melalui pendidikan berbasis pondok pesantren.
SK Gubernur terkait Penetapan Tarif SK Gubernur No. 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang penurunan tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng sebesar Rp 1.000 bagi Pelajar, Veteran, Buruh, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas meningkatkan daya tawar dan tingkat masyarakat dalam mobilitas melalui angkutan umum.
Koperasi khusus buruh menjadi salah satu role model dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di perusahaan. Peningkatan akses kualitas SDM melalui softskill dan hardskill dapat terpenuhi dengan bantuan Kartu Zilenial dengan 29 program dengan jumlah total peserta yang dilatih sebanyak 743 orang.
Kecamatan Berdaya menjadi wadah bagi orang disabilitas, perempuan, dan pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan diri.
Pemprov Jateng sudah melaksanakan berbagai forum dan kerja sama dengan Hexahelix Stakeholder mulai dari DPRD Jateng, DPR RI, Akademisi, BUMD, dan masyarakat.
Salah satunya dengan bekerja sama dengan 33 Universitas Se-Jawa Tengah secara MoU dan PKS dalam menyukseskan 136 program.
Seratus hari ini adalah awal. Dan dari awal yang kuat, kita akan Ngopeni lan Nglakoni masa depan rakyat Jawa Tengah hingga akhir secara tuntas.
Maka, kita 100% optimis dapat melangkah dengan memberikan secercah harapan selama 5 tahun ke depan, sehingga memberikan wajah indah Jawa Tengah dengan cara Ngopeni lan Nglakoni bagi Masyarakat Jawa Tengah! (eko/redaksi)
Catatan Dr. Zulkifli (Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jawa Tengah)