Wonosobo, Infojateng.id – Sebanyak 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp 12,396 triliun.
Hal itu disampaikan Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf dalam acara pertemuan dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).
“Harapannya seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026 dan tahun 2029 kemiskinan di bawah 5 persen,” kata Syaifullah.
Oleh karenanya, lanjut dia, koordinasi bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial tersebut perlu dilakukan agar ke depan punya langkah yang sama.
Dikatakannya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada menteri, gubernur, dan bupati/ wali kota supaya memadukan seluruh program di lapangan agar hasilnya efektif.
“Untuk itu, harus dimulai dari awal, bahwa datanya harus sama lebih dulu. Setelah data beres, baru perencanaan. Setelah perencanaan beres, maka kemudian implementasinya. Setelah itu baru monev. Kita harapkan nanti outcome-nya itu bisa dirasakan oleh masyarakat,” urainya.
Kondisi pilar Kesejahteraan Sosial di Jateng antara lain Pendamping PKH sebanyak 4.986 orang, TKSK 543 orang, PSM 5.333 orang, TAGANA 1.064 orang, Pelopor perdamaian (Pordam) 28 orang, dan Pendamping Rehabilitasi sosial 111 orang.
Syaifullah menyebut pilar-pilar ini yang menjadi ujung tombak dalam verifikasi data.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan, pentingnya kesamaan dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal ini akan memudahkan intervensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting, sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita, khususnya kemiskinan ekstrem bisa dilakukan bersama-sama,” kata Ahmad Luthfi.
Dijelaskan, angka kemiskinan di Jawa Tengah sesuai data BPS per September 2024 adalah 9,58%. Sementara angka kemiskinan ekstrem pada 2024 adalah 0,89%.
Untuk menangani kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki integrasi program dengan pemerintah pusat sampai kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
Salah satu di antaranya adalah bantuan sosial. Intervensi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sudah dilakukan kepada desa yang masuk kategori miskin.
Intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng antara lain penerapan 3 strategi, yakni pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan keluarga miskin, serta mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan.
Salah satu implementasinya adalah, menggenjot pelaksanaan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan untuk percepatan penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem di 1.287 desa prioritas di 35 Kabupaten/Kota.
“Jadi desa miskin ini kita intervensi dari provinsi, dinas-dinas kita terjunkan. Kualifikasi desa miskin adalah desa yang bansosnya di atas 60 persen, pasti dinas kita akan intervensi,” ujar gubernur.
Integrasi program berikutnya, lanjutnya, adalah bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pendidikan.
Pada 2025 ini, Pemprov Jateng memberikan bantuan perbaikan RTLH sebanyak 17.000 unit rumah.
Pada bidang pendidikan, Pemprov Jateng sudah menjalin kemitraan dengan SMA dan SMK swasta untuk memberikan beasiswa kepada 5.000-an anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
“RTLH ini sudah kita hitung. Semua data dari Kemensos. Termasuk penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat,” kata Ahmad Luthfi. (eko/redaksi)
