Jepara, Infojateng.id – Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Wakil Bupati M Ibnu Hajar secara langsung memimpin Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dalam rangka Good Corporate Governance Pemerintah Kabupaten Jepara.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh Kepala Perangkat Daerah yang berlangsung di Hotel D’Season Bandengan, Jepara, Kamis (12/6/2026).
Bupati Jepara dan Wakil Bupati didampingi Rooy John Erasmus Salamony, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Fungsional Madya, Fasilitator Perencanaan Anggaran Daerah III, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Dalam sambutannya, Bupati Witiarso menegaskan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif semakin meningkat.
Dalam konteks ini, perencanaan, penganggaran, pengawasan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi program OPD dengan prioritas pembangunan daerah serta visi dan misi kepala daerah.
Bimtek ini juga menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi antar perangkat daerah agar perencanaan pembangunan daerah berjalan lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil (outcome-based planning).
“Saya minta Kepala Perangkat Daerah memperkuat kapasitas dan kompetensi, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,” ujar Witiarso.
Dikatakannya, Kepala Perangkat Daerah tidak hanya dituntut tidak hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan. Anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Witiarso menegaskan di tengah era kemajuan teknologi yang terus berkembang, Kepala Perangkat Daerah harus memanfaatkan teknologi informasi. Hindari copy paste program kegiatan.
“Teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah,” ucapnya.
Rooy John Erasmus Salamony dari Kemendagri menekankan momentum ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Selama bimtek, masing-masing OPD menyampaikan rencana program dan kegiatan strategis, termasuk target kinerja, kebutuhan anggaran, serta proyeksi manfaat yang akan diperoleh masyarakat.
Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan evaluasi dan masukan terhadap usulan tersebut.
“Rencana Kerja tahun 2026 harus dirancang secara realistis, fokus pada hasil, serta mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kita tidak hanya menyusun anggaran, tapi juga menyusun dampak pembangunan, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” jelasnya. (eko/redaksi)
