Cilacap, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2025 dilaksanakan secara terbuka, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam kegiatan penyerahan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Pre Consultant Meeting yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (17/6/2025).
Tahun ini, sebanyak 65 paket pekerjaan telah memperoleh SPMK, dengan lima paket di antaranya telah dilaksanakan melalui proses lelang dini sejak Februari.
Sementara itu, masih terdapat 24 kegiatan lain yang masih dalam proses pengadaan, antara lain kegiatan di bidang Bina Marga dan bidang Tata Bangunan.
Kepala Dinas PUPR Wahyu Ari Pramono menyampaikan bahwa seluruh perencanaan kegiatan telah disiapkan secara matang dan panjang, dengan harapan pelaksanaan di lapangan berjalan optimal.
Ia mengingatkan agar penyedia jasa mengedepankan mutu pekerjaan, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu.
“Seluruh pekerjaan diharapkan dilaksanakan secara profesional, mengutamakan mutu dan sesuai prosedur teknis yang berlaku,” ujar Wahyu.
Bupati Syamsul Auliya Rachman menekankan pentingnya tanggung jawab dan integritas dalam pelaksanaan pekerjaan.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini berada di era keterbukaan informasi yang tinggi, di mana setiap kekeliruan dapat dengan cepat menjadi sorotan publik.
“Sekarang ini eranya pengadilan media sosial. Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai, bisa langsung viral. Karena itu, jaga performa dengan baik,” kata Syamsul.
Syamsul juga memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan.
Hal ini bertujuan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia jasa yang kompeten. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk turut mengawasi pelaksanaan proyek.
“Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau kualitas pekerjaan baik, masyarakat pasti puas. Tapi kalau tidak, reaksi masyarakat bisa sangat cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, tetapi dari manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
Untuk itu, para penyedia jasa diminta bekerja secara kolaboratif, bukan mengandalkan satu pihak saja.
Syamsul berharap seluruh kegiatan fisik tahun 2025 dapat berjalan sesuai target, akuntabel, dan memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (eko/redaksi)
