PATI – Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tengah melakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Sekertaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Endah Sri Wahyuningati, kebijakan ini mestinya dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap daerah.
Dengan pementasan permasalahan ini, diharapkan kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan baru.
Ia mengaku mengapresiasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
“Namun, karena situasi di lapangan berbeda, setiap daerah mempunyai permasalahan sendiri-sendiri, maka perlu adanya kebijakan yang menyesuaikan keadaan,” tuturnya.
Maka dari itu, politisi asal Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini memaklumi apabila PPKM di suatu daerah satu berbada dengan PPKM di daerah lainnya.
Menurutnya, hal ini bukanlah kompromi. Melainkan mencoba mengatasi masalah tanpa msnimbulkan permalahan. Terlebih di masa PPKM dipastikan akan menimbulkan permasalahan ekonomi. ()
