PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada pemerintah untuk memperhitungkan hasil para pedagang kaki lima (PKL) maupun rakyat di kelas bawah.
Anggota DPRD Kabupaten Pati Endah Sri Wahyuningati berharap PKL tidak menjadi korban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan program pemberlakuan ‘Jateng di Rumah Saja.’
Endah mengamini bahwa secara teori program ini dapat menurunkan angka kasus Coronavirus Disease atau Covid-19. Namun, semestinya efek dari program ini juga diperhitungkan.
Terlebih tidak semua lapisan masyarakat mempunyai penghasilan tetap seperti para aparatur sipil negara (ASN) yang tidak terlalu mengalami dampak PPKM dan program ‘Jateng di Rumah Saja.’
“Secara teori, (Jateng di Rumah Saja) ini seharusnya bisa menurunkan efek angka tren Covid-19. Namun, masyarakat kita kan multi yah. Tidak hanya ASN atau guru (PNS), pegawai yang sudah mempunyai penghasilan tetap,” ujar Endah saat ditemui Infojateng.id di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (1/2/2021) lalu.
“Tetapi masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap juga (harus) menjadi perhatian. Jangan kita hanya berfikiran sisi (pemberantasan Covid-19) ini, tetapi para PKL, sektor usaha lain, tempat pariwisata, pegiat seni mereka juga butuh celah untuk kebijakan ini,” tandas politis asal Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Program ‘Jateng di Rumah Saja’ rencananya akan diberlakukan di 35 kabupaten/kota se-JawaTengah. Program yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini akan berlaku selama dua hari, yakni tanggal 6 hingga 7 Februari 2021. (ija)
