PATI – Infojateng.id |Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati berjalan lancar dan optimal, baik di lingkungan madrasah maupun pondok pesantren (ponpes). Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, saat diwawancarai Jumat (10/10/2025).
“Kami sangat mendukung program Pak Presiden dan Wakil Presiden untuk MBG. Di Kabupaten Pati, Kemenag bersama instansi lain merasakan manfaatnya secara langsung. Kami juga aktif memberikan masukan dalam rapat koordinasi bersama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), BGN (Badan Gizi Nasional), dan Pemda, agar pelaksanaannya makin efektif,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Kemenag Pati, terdapat 191 lembaga dari total 650 madrasah yang telah melaksanakan program MBG. Rinciannya: 73 Raudhatul Athfal (RA), 70 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 40 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 8 Madrasah Aliyah (MA).
“Sementara untuk data siswa penerima manfaat, RA sudah 73 dari 233 lembaga, MI 70 dari 212, MTs 40 dari 138, dan MA 8 dari 71. Jadi total ada 191 lembaga yang telah menerima manfaat MBG,” jelasnya.
Selain madrasah, 14 pondok pesantren di Pati juga telah menerima manfaat program MBG. Salah satunya, Ponpes Maslakul Huda, sudah terealisasi 100 persen.
“Beberapa ponpes lain yang sudah menerima manfaat MBG di antaranya Pesantren Al Mubtadiin, Lil Mubtadi’at, PMH Lil Banin, Lil Banat, Al Masyithoh, Al Matholi’ul Huda, Al-Kautsar, Raudlotut Tholibin, Barokatul Ulum, Bustanil Arifin, dan Al Murtadlo,” sebutnya.
Namun, lanjut Syaiku, ada sejumlah wilayah seperti Sukolilo dan Tambakromo yang belum menjalankan MBG karena SPPG setempat belum beroperasi.
Pelaksanaan MBG di madrasah menyesuaikan kesepakatan masing-masing lembaga. Ada yang membagikan MBG di pagi hari sebagai sarapan, ada pula yang membagikannya siang hari setelah jam istirahat.
“Beberapa madrasah membagikan MBG pagi pukul 06.30 dari dapur sehat, disinkronkan dengan orang tua agar sarapan dilakukan di sekolah. Ada juga yang memilih siang hari supaya kantin tetap ramai,” paparnya.
Syaiku menegaskan, program ini tidak merugikan kantin sekolah, karena jadwal makan diatur sedemikian rupa agar siswa tetap bisa membeli makanan di kantin.
“Pembagian MBG tergantung kesepakatan antara SPPG dan kepala madrasah, menyesuaikan kondisi penjual di lingkungan sekolah,” imbuhnya.
Jika pada dua pekan awal MBG hanya berjalan Senin–Jumat, kini program tersebut berjalan enam hari penuh, yakni Senin–Sabtu.
Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, program MBG juga berdampak luas bagi perekonomian masyarakat sekitar. UMKM lokal turut bergerak sebagai pemasok bahan makanan seperti beras, telur, gula, dan buah-buahan.
“Saya berharap program MBG terus menyentuh sasaran yang tepat. Selain gizi anak terpantau, UMKM di sekitar SPPG juga tumbuh sebagai pemasok kebutuhan. Bahkan ada 57 pegawai yang terlibat langsung, sehingga membantu mengurangi pengangguran,” pungkasnya. (eko/redaksi)
