Semarang, Infojateng.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, mengatakan, literasi kebijakan public dinilai penting untuk masyarakat.
Stakeholder terkait memiliki tantangan dalam strategi komunikasi, agar setiap bahasa kebijakan publik mudah dicerna masyarakat.
Hal itu dikatakan Sekda dalam rangkaian kegiatan Roadshow Komunikasi dan Edukasi Bank Indonesia (Rekomendasi), di Pandanaran Grand Ballroom Hotel Padma Semarang, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan juga diikuti undangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas Organisasi Perangkat Daeerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jateng, dan narasumber dari berbagai pihak dengan kompetensi terkait.
Sekda mencontohkan, dalam menyelaraskan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, setiap kebijakan publik harus terkomunikasikan dengan baik.
Begitupun terkait edukasi literasi keuangan yang sering dilakukan oleh Bank Indonesia. Ada banyak kebijakan publik terkait dengan fiskal, moneter dan sebagainya.
Bahasa-bahasa tersebut harus dikomunikasikan dengan Bahasa yang lebih mudah melalui strategi komunikasi yang tepat kepada masyarakat.
“Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, masyarakat harus paham,” kata Sekda Sumarno.
Setiap kebijakan, kata Sumarno, akan berdampak kepada masyarakat. Artinya masyarakat perlu mudah untuk mencerna informasi kebijakan publik tersebut, dan bagaimana dalam menyikapinya.
Salah satu potret isu yakni tentang kebijakan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 4,75 % saat ini. Tentu ini menjadi informasi penting yang harus diinformasikan dengan baik, salah satunya untuk kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam akses kredit usahanya.
“BI Rate ini harus dipahami masyarakat, karena dampak ekonominya luar biasa. Jadi pelaku UMKM juga harus bisa menyikapi itu bagaimana saat suku bunga tinggi atau suku bunga rendah,” ucapnya.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra, mengatakan, melalui kegiatan ‘Rekomendasi’ tersebut, terdapat beberapa fokus capaian.
Pertama, penyelarasan kebijakan lintas baik pusat maupun daerah. Kemudian penguatan literasi sistem pembayaran dan digitalisasi, perlindungan konsumen, dan lain-lain.
“BI Jawa Tengah akan terus menjadi advisor dalam mewujudkan pertemuan ekonomi daerah,” kata Rahmat.
Ada target 500 peserta dalam rangkaian kegiatan ‘Rekomendasi’ yang digelar. Di antaranya generasi muda, dari kalangan pelajar tingkat SMA, mahasiswa, akademisi dan civitas universitas, pelaku UMKM, komunitas anak muda, dan Masyarakat umum.
Kemudian stakeholder dari pemerintah daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota.
Dengan komposisi tersebut, kegiatan diharapkan dapat menjangkau audiens yang beragam, memperkuat efektivitas literasi kebijakan, serta keterlibatan lintas kelompok Masyarakat. (eko/redaksi)
