Cilacap, infojateng.id – Realisasi pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cilacap hingga 30 September 2025 baru mencapai 85 % atau sekitar Rp141 miliar dari target Rp160 miliar.
Kondisi ini berlangsung di tengah tekanan fiskal yang kian berat, menyusul berkurangnya dana transfer ke daerah untuk struktur APBD 2026 yang diproyeksikan turun hingga Rp393 miliar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam acara Gebyar Doorprize PBB-P2 2025 di Aula BPKAD Cilacap, Selasa (18/11/2025).
Acara yang digelar untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakat tersebut juga menjadi momentum pemerintah daerah memberi apresiasi kepada wajib pajak PBB-P2 melalui undian hadiah.
Syamsul memaparkan, APBD 2025 sebesar Rp3,8 triliun masih ditopang dana transfer umum sebesar Rp2,8 triliun.
Dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,02 triliun, sekitar Rp460 miliar merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari dua RSUD dan 38 puskesmas.
“Sisanya sekitar Rp540 miliar, yang harus dibagi untuk TPP ASN sebesar Rp200 miliar dan hanya Rp300 miliar yang tersisa untuk pembangunan,” ujarnya.
Dengan alokasi pembangunan yang relatif kecil, Syamsul mencontohkan kebutuhan ideal untuk perbaikan jalan mencapai sekitar Rp800 miliar per tahun.
“Kita baru mampu menyediakan sekitar Rp300 miliar, itu pun masih dibagi untuk sektor lain,” katanya.
Tahun ini, pemangkasan anggaran kembali terjadi dengan berkurangnya sekitar Rp86 miliar pada pos tertentu.
Pemerintah daerah pun melakukan efisiensi melalui pengurangan belanja makan minum, perjalanan dinas, dan pos nonprioritas lainnya.
Meski demikian, Syamsul menegaskan Pemkab Cilacap tidak akan mengurangi prioritas pembangunan.
“Penyusunan anggaran 2026 sangat berat, tetapi kami tetap memastikan program-program yang berpihak pada masyarakat tidak terhenti. Infrastruktur akan tetap kita optimalkan, begitu pula pendidikan, termasuk pemenuhan kebutuhan guru,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengurangan dana transfer pusat kemungkinan dialihkan melalui skema lain di kementerian, seperti instruksi presiden atau program sektoral.
“Itu akan diperebutkan oleh 514 kabupaten/kota. Namun Insya Allah kami tetap bekerja agar Cilacap tidak tertinggal,” katanya.
Pada saat yang sama, mandatory spending dari dana transfer daerah masih minus sekitar Rp50 miliar.
Selain itu, dana desa yang tahun ini mencapai Rp325 miliar diperkirakan turun menjadi sekitar Rp280 miliar pada 2026.
Syamsul menegaskan Pemkab akan terus berupaya meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat.
“Dalam lima tahun ke depan, kami berusaha mencari sumber-sumber pendapatan yang tidak memberatkan warga,” ujarnya.
Pengundian Gebyar Doorprize PBB-P2 ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Budi Santosa, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muchsin, kepala OPD, serta perwakilan Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Cilacap.
Dalam acara ini, pemerintah menyediakan 24 hadiah untuk 24 kecamatan berupa sepeda motor, kulkas, televisi, kompor gas, blender, dan peralatan rumah tangga lainnya.
Untuk desa dan kelurahan, disediakan 11 unit motor, delapan kulkas dua pintu, dan tujuh televisi 32 inci.
Sementara bagi BUMDes, pemerintah menyiapkan satu unit motor dan satu laptop. (eko/redaksi)
