Batang, infojateng.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batang Junaenah mendesak pemerintah mengambil langkah serius untuk penanganan rob.
Pasalnya, rob yang melanda sejumlah wilayah pesisir di Batang, terutama Kelurahan Denasri Wetan dan Denasri Kulon kondisinya makin parahnya.
Ia mengaku terus mendorong Bupati Batang agar segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan yang sudah berlangsung lebih dari setahun itu.
“Setiap ketemu Pak Bupati, yang saya bahas pasti rob, karena saya sendiri kena dampaknya,” kata Junaenah saat ditemui di Ruang Wakil Ketua I DPRD Batang, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, kondisi di Denasri semakin mengkhawatirkan. Lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian warga kini hilang karena terendam air.
Dikatakan dia, banyak warga akhirnya tidak lagi bekerja sebagai petani dan terpaksa beralih profesi.
“Lahannya sudah hilang, jadi air semua. Masyarakat sekarang bingung. Akhirnya banyak yang berpindah pekerjaan, perempuan bikin kerupuk, yang lain jadi tukang batik,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Ia berinisiatif mendorong pelaku UMKM agar tetap bisa memperoleh penghasilan.
“Saya kumpulkan warga, saya beri arahan supaya UMKM-nya jalan. Sekarang ya jualan kerupuk, apa saja yang penting bisa menambah pendapatan,” ungkapnya.
Ia menyebut sebagian besar konstituennya terdampak langsung karena wilayah Batang Kota, terutama kawasan pesisir, mengalami genangan berkepanjangan.
Junaenah menilai pembangunan tanggul raksasa di Kota Pekalongan memang efektif mengatasi rob di wilayah tersebut, namun berdampak langsung pada wilayah Batang yang berada di sebelahnya.
“Degayu sudah kering, bahkan sudah bisa dibangun perumahan. Batang mana, lahan saya sendiri tenggelam, sudah tidak terlihat batasnya,” tegasnya.
Ia menyebut setidaknya terdapat sekitar 10 rumah di Denasri Kulon yang sudah mulai dimasuki rob sejak tahun lalu.
Menurut Junaenah, penanganan rob di Batang membutuhkan dukungan dana besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan kementerian terkait.
“Pak Bupati harus segera menyambut ke pusat, karena anggarannya besar. Kalau hanya perbaikan saluran atau sungai, tidak ada dampaknya. Air laut tekanannya jauh lebih kuat,” katanya.
Rencana penggunaan pompa air seperti yang dilakukan Kota Pekalongan dinilai belum berjalan.
Hingga kini, Batang belum memiliki fasilitas pompa besar yang mampu mengurangi genangan.
Terkait koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Junaenah menyebut sebenarnya sudah ada pembahasan awal, namun belum mencapai keputusan final.
Junaenah bahkan menilai isu penolakan warga yang disebut menjadi hambatan pembangunan tanggul tidak sepenuhnya benar.
“Katanya warga menolak karena soal ganti rugi. Tapi setelah saya tanya, warga sebenarnya tidak keberatan. Mereka hanya ingin ditangani seperti di Kota Pekalongan,” tandasnya.
Ia berharap, pemerintah segera mengambil langkah nyata sebelum kerusakan dan kerugian masyarakat pesisir Batang semakin besar. (eko/redaksi)
