Rembang, infojateng.id – Bupati Rembang, Harno, menegaskan target pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 5,50 % hingga 6,00 % saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Rembang, Kamis (20/11/2025).
Target tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan tahun 2026, di tengah tantangan penurunan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Bupati Harno menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan tren positif sejumlah indikator daerah, antara lain peningkatan kinerja ekonomi, naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi yang terkendali, serta penurunan angka kemiskinan.
“Dengan tema pembangunan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dalam Memperkuat Peran Rembang sebagai Lumbung Pangan Nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,50–6,00 persen,” jelasnya.
Dalam paparannya, Bupati Harno menguraikan empat tujuan pembangunan daerah tahun 2026, yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat, dan terwujudnya keamanan dan ketenteraman yang ditopang infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas.
Pada Nota Keuangan RAPBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,97 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp464,47 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,51 triliun.
Dia juga menekankan perlunya pembenahan berbagai aspek pendapatan, termasuk dampak implementasi UU HKPD, pemutakhiran data objek pajak, serta optimalisasi kontribusi BUMD.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,99 triliun dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan daya dukung lingkungan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan sebesar Rp20 miliar berasal dari SiLPA dan pinjaman BLUD RSUD dr. R. Soetrasno, sementara pengeluaran dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang.
Dalam pandangan umum, Fraksi PKB melalui juru bicara Maslichan memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Rembang dalam menjawab tantangan pembangunan tahun 2026, khususnya terkait ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan komitmen bersinergi dengan Pemkab Rembang agar APBD 2026 mampu menjawab persoalan mendesak seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan infrastruktur,” ujar Maslichan.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Bupati Harno menyampaikan apresiasi dan kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
“Pada prinsipnya, eksekutif akan berjuang dan bekerja keras. Untuk tahun 2026, tidak akan ada lagi pembahasan yang terlambat dari pihak eksekutif. Kami juga akan berupaya meningkatkan PAD yang ada,” pungkas Harno. (eko/redaksi)
