Jepara, Infojateng.id– Berita terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren (ponpes) menjadi perhatian serius bagi sejumlah tokoh agama dan pengasuh pesantren.
Tidak terkecuali bagi KH M Yusuf Chudlori dan Dr Hj Hindun Anisah MA.
Begitupun, bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan para ulama dan pengasuh pesantren, persoalan kekerasan seksual ini juga menjadi perhatian serius.
Salah satu badan otonomnya yakni Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa dengan menyelenggarakan sosialisasi Modul Anti-Pencabulan di Kalangan Pesantren.
Kegiatan tersebut diikuti 750 peserta dari kalangan pengasuh pesantren, kiai, bu nyai, asatidz, asatidzah dan para santri Kabupaten Jepara bertempat di gedung Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Tahunan, Jepara, Minggu (30/11/2025).
Peserta berasal dari Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighat (JP3M), Jam’iyyah Mudarasatil Qur’an Lil Hafidzah (JMQH), Rabithah Ma’ahidil Islamiyyah (RMI), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP).
Kemudian Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MP3I), Keluarga Santri Jepara (KSJ), Alumni Krapyak Yogyakarta (AKRAP), Ikatan Alumni Salafiyah Pasuruan (IKSAS), Alumni Tegalrejo Magelang, dan Himpunan Alumni Ssntri Lirboyo Kediri (HIMASAL).
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo Magelang, KH M Yusuf Chudlori semua pihak harus peduli pada masalah ini.
Ia menceritakan, pada momentum halaqah di RRI Yogyakarta beberapa waktu lalu, sejumlah ulama dan pengasuh pesantren menyampaikan terjadinya penurunan jumlah santri yang mendaftar pada sejumlah pondok pesantren di Yogyakarta.
Bahkan, lanjutnya, hal ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta, tetapi mayoritas di pesantren besar di Indonesia.
Penurunan ini diketahui karena beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor banyaknya pendidikan umum, beasiswa di sekolah formal, dan banyaknya berita negatif tentang pesantren.
“Tidak kita pungkiri karena banyaknya berita negatif pesantren, seperti kasus pencabulan oleh kyai, kekerasan, bullying, sampai pada pencabulan antar santri baik lawan jenis maupun sejenis. Ini jelas pengaruh,” kata Gus Yus, panggilan akrab KH Yusuf Chudlori.
Di zaman keterbukaan seperti saat ini, Gus Yusuf ini mengibaratkan pesantren sebagai akuarium yang bisa terlihat dengan jelas isinya. Sehingga pesantren harus bertransformasi menjadi lebih baik.
”Masalah kecil jangan dibiarkan dengan menganggap itu persoalan oknum. Yang kecil justru bisa besar dan kalau dibiarkan, kasus akan terjadi di mana-mana,” jelasnya.
Untuk mencegah dan menangani kasus ini, DPP PKB berupaya untuk merespon cepat dengan membuat Modul Anti Pencabulan di Pesantren.
Modul ini merupakan hasil diskusi para tokoh agama pada Agustus 2025 lalu.
”Modul ini dirancang sebagai panduan mengenali, mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di pesantren,” ungkap Ketua DPW PKB Jawa Tengah itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum bidang organisasi dan kaderisasi, DPP Perempuan Bangsa, Dr Hj Hindun Anisah, MA menegaskan pesantren harus menjadi ruang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
”Ini adalah wujud tanggung jawab moral dan spiritual kita untuk menjaga kehormatan santri dan menjaga pesantren,” kata Bunda Hindun, sapaan akrabnya.
Menurut pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Kabupaten Jepara itu, modul anti pencabulan di pesantren hadir sebagai alat edukasi dan pencegahan demi melindungi kehormatan serta keselamatan santri dan institusi pesantren.
”Modul ini akan terus kita sebarkan ke seluruh pesantren,” tegas Hindun yang juga Sekretaris Rabithah Ma’ahid Islamiyyah PBNU ini.
Sebagai informasi, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, sepanjang tahun 2024 tercatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak, angka yang dinilai sangat mengkhawatirkan. (eko/redaksi)
