Semarang, infojateng.id – Di sebuah rumah sederhana, kelayakan bukan hanya diukur dari dinding yang kokoh atau atap yang tak bocor. Ia adalah soal martabat, rasa aman, dan harapan yang tumbuh di dalamnya, serta masa depan keluarga.
Pemahaman inilah yang menjadi napas kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sepanjang 2025. Kebijakan yang patut dibaca sebagai langkah strategis yang nyata dan terukur.
Alih-alih menjadikan perumahan sekadar proyek fisik dan deret angka, Pemprov Jawa Tengah menempatkan hunian layak sebagai instrumen keadilan sosial. Rumah tidak hanya dibangun, tetapi dipulihkan fungsinya sebagai ruang hidup yang manusiawi, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini hidup di balik tembok rapuh dan lantai tanah.
Pemerintah tidak hanya berbicara target, tetapi menghadirkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui orkestrasi lintas pendanaan dan kolaborasi multipihak, Pemprov Jawa Tengah menunjukkan penanganan backlog perumahan tidak bisa ditopang oleh satu sumber anggaran semata.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, sepanjang 2025 intervensi perumahan dilakukan dengan berbagai skema. Di antaranya pemenuhan backlog rumah dilaksanakan melalui APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya.
Hasilnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani. Angka tersebut melampaui ekspektasi di beberapa pos pendanaan. Baik dari peningkatan kualitas hunian (RTLH) sampai pembangunan baru (PB).
Dari APBN, misalnya, target semula 7.534 unit justru terealisasi 14.454 unit, berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta Dana Desa.
Angka ini menjadi bukti ketika kebijakan berjalan searah, dampaknya bisa berlipat ganda. Ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat–daerah yang berjalan seiringan. Capaian ini sangat luar biasa, lantaran mampu mengurangi angka backlog 1,3 juta lebih sebelumnya.
“Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya,” ujar Boedyo, Sabtu, 27 Desember 2025.
Menariknya, kata dia, kebijakan provinsi tidak hanya berorientasi pada kepemilikan baru, tetapi lebih menekankan peningkatan kualitas hunian. Dari total tersebut, 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit fokus pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah. Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang telah memiliki rumah namun belum layak untuk dihuni.
Komitmen serupa juga datang dari pemerintah kabupaten/kota melalui kontribusi APBD. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit, hampir dua kali lipat. Dukungan CSR dan Baznas melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari target awal 2.070 unit. Ini menandakan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat. Mereka tak lagi berdiri di pinggir, tetapi ikut masuk dalam pusaran solusi.
Namun, capaian paling mencolok justru lahir dari masyarakat sendiri. Partisipasi warga tercatat mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.
“Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top down, melainkan memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara,” tutur Boedyo.
Meski demikian, pekerjaan rumah masih besar. Hingga akhir 2025, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.058.454 unit. Angka ini menjadi pengingat bahwa pembangunan hunian layak adalah kerja panjang, bukan agenda satu tahun anggaran.
Namun, dengan fondasi kebijakan yang sudah terbukti efektif, arah yang jelas, serta kepemimpinan yang mendorong kolaborasi lintas sektor, optimisme tetap relevan untuk dijaga.
Keberhasilan ini menunjukkan, di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, Pemprov Jawa Tengah tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun harapan. Hunian layak dijadikan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar proyek angka. Ketika negara hadir hingga ke dinding-dinding rumah warganya, di situlah pembangunan menemukan makna yang sesungguhnya.
“Melihat capaian di tahun 2025, kami sangat optimis untuk program hunian layak bagi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun di masa mendatang,” tegas Boedyo.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, program peningkatan hunian layak merupakan fokus pembangunan di Jawa Tengah, terutama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Program tersebut dilakukan menggandeng stakeholder dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, Baznas, CSR, dan APBN.
“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama. Setiap triwulan kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen di atas rata-rata nasional,” tandasnya.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan perumahan bukan berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan isu kemiskinan, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi. Di titik ini, rumah kembali menemukan maknanya, bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi masa depan keluarga.
Jawa Tengah sedang membangun lebih dari sekadar tembok dan atap. Ia sedang merajut harapan, satu rumah layak pada satu waktu. Dan ketika negara hadir hingga ke ruang paling privat warganya, pembangunan menemukan arti yang sesungguhnya.(eko/dan)
