Semarang, Infojateng.id – Pelayanan publik bukan sekadar soal kecepatan. Lebih dari itu, ia tentang kehadiran dan rasa didengar. Inilah pendekatan yang coba dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen: cepat, tapi tetap terasa dekat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), sebuah aplikasi layanan publik yang dirancang sederhana dan mudah diakses. Lewat JNN, pemerintah tidak lagi menunggu laporan datang, melainkan membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga.
Aplikasi resmi Pemprov Jateng ini bisa diunduh di Android dan iOS. Dalam satu genggaman, masyarakat bisa memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, hingga melaporkan keluhan pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menyebut JNN sebagai jembatan untuk memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Fitur terus kami kembangkan sesuai kebutuhan warga,” ujarnya.
Di dalam JNN tersedia berbagai layanan: kanal pengaduan 24 jam, call center 150945 (Isogas), berita Jawa Tengah, bursa kerja terhubung e-Makaryo, informasi Trans Jateng, cek pajak kendaraan, layanan Dukcapil, data fasilitas kesehatan, hingga Ruang Zilenial untuk generasi muda.
Khusus momen mudik Natal dan Tahun Baru, JNN juga menyediakan informasi posko, lalu lintas, rest area, CCTV keramaian, fasilitas kesehatan, SPKLU, hingga prakiraan cuaca.
Sejak diluncurkan pada Agustus 2025, JNN mulai mendapat respons positif. Hingga Desember, tercatat 7.034 pengguna telah mengunduh aplikasi ini.
“Total aduan mencapai 9.247 laporan, dan 3.020 di antaranya masuk melalui JNN,” ungkap Agung.
Dari jumlah tersebut, sekitar 59 persen aduan telah ditangani, sisanya masih dalam proses. Bagi Pemprov Jateng, angka ini bukan sekadar data, melainkan bukti tumbuhnya kepercayaan dan partisipasi publik.
Namun pemerintah sadar, teknologi bukan satu-satunya jawaban. Karena itu, pendekatan langsung tetap dijaga lewat program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.
Di sini, warga bisa datang langsung, duduk, berbicara, dan menyampaikan keluhan tanpa sekat birokrasi. Kantor gubernur tak lagi sekadar simbol kekuasaan, tetapi ruang pelayanan. “Kantor Gubernur menjadi tempat pelayanan langsung masyarakat,” jelas Agung.
Layanan ini tidak hanya ada di Semarang, tetapi juga di eks Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas, menegaskan bahwa pemerintah yang mendekat ke warga, bukan sebaliknya.
Aduan yang masuk pun beragam, mulai dari jalan rusak, penerangan, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Semua menjadi bentuk kontrol publik terhadap kinerja pemerintah.
“Dari laporan masyarakat itulah kekurangan bisa segera dibenahi,” kata Agung.
Inilah wajah pelayanan publik Jawa Tengah hari ini: teknologi dan sentuhan manusia berjalan beriringan. Dari layar ponsel hingga ruang layanan tatap muka.
Melalui JNN dan Kantor Gubernur Rumah Rakyat, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen menunjukkan arah kepemimpinan yang responsif, inklusif, dan membumi. Negara tidak hanya bekerja cepat, tetapi hadir, mendengar, dan benar-benar terasa dekat dalam kehidupan warganya. (one/redaksi)
