Jakarta, infojateng.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan instruksi agar siswa sekolah kedinasan dikerahkan ke lokasi bencana guna membantu para korban sesuai dengan keahlian masing-masing.
Atas dasar hal itu, sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelepasan praja IPDN itu dilakukan Mendagri Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, baru-baru ini.
Ia mengaku bertemu dengan Presiden Prabowo cukup lama membicarakan hal tersebut.
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” kata Tito, dilansir dari laman detik.com.
Tito menjelaskan gagasan tersebut muncul saat dirinya memaparkan rencana pengiriman Praja IPDN ke Aceh Tamiang.
Para praja IPDN tidak hanya melakukan kerja bakti, tetapi juga membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah terdampak.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” kata dia.
Tito menilai keterlibatan sekolah kedinasan akan menjadi langkah strategis karena para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
Selain itu, langkah ini juga memberi pengalaman nyata bagi peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” ujar mendagri.
Prabowo, lanjutnya, memberikan apresiasi tinggi atas pengiriman praja IPDN tersebut. Prabowo bahkan membuka kemungkinan penugasan diperpanjang apabila masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” katanya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian.
Mendagri Tito menjelaskan Aceh Tamiang menjadi prioritas lantaran tingkat kerusakannya paling berat dibanding daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, indikator pemulihan daerah ialah berjalannya pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” ujarnya.
Para praja IPDN ini akan bertugas selama satu bulan dan membawa perlengkapan sendiri, seperti sekop dan cangkul hingga logistik pribadi. Mereka akan membersihkan kantor pemerintahan, mendampingi ASN daerah yang terdampak, serta membantu mengaktifkan kembali layanan publik.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” ucapnya.
Selain membersihkan kantor layanan publik, praja IPDN juga akan membantu memulihkan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat bencana.
Tito menambahkan, penugasan ini merupakan bagian dari kurikulum IPDN dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN), yang juga akan menjadi bagian dari penilaian akademik praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” imbuhnya. (eko/redaksi)
