Jepara, infojateng.id – Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2025 mencapai 3,75 dan masuk kategori “Sangat Baik”.
Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang berada di angka 3,51, berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara Budhi Sulistyawan menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital.
“Peningkatan nilai SPBE ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan seluruh perangkat daerah di bawah komando Mas Bupati dan Gus Wabup dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi,” ujar Budhi, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, capaian kategori “Sangat Baik” menandakan kualitas penerapan SPBE di Jepara semakin matang, khususnya dalam mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
Berdasarkan laporan pemantauan, Kepala Diskominfo Budhi merinci, Domain Kebijakan SPBE meraih nilai 3,80.
Capaian ini ditopang oleh kebijakan internal tata kelola SPBE yang juga memperoleh skor 3,80.
Pada Domain Tata Kelola SPBE, Jepara mencatat nilai 3,20. Rinciannya meliputi Perencanaan Strategis SPBE dengan skor 2,50, Teknologi Informasi dan Komunikasi 4,00, serta Penyelenggara SPBE 3,00.
Sementara itu, Domain Manajemen SPBE memperoleh nilai 3,00. Penerapan Manajemen SPBE tercatat di angka 3,13, sedangkan Audit TIK berada pada skor 2,67.
Adapun Domain Layanan SPBE menjadi capaian tertinggi dengan nilai 4,31. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik mencatat skor 4,40, sedangkan Layanan Publik Berbasis Elektronik berada di angka 4,17.
Bupati Jepara Witiarso Utomo (Mas WIwit) mengapresiasi capaian tersebut. Ia menegaskan Pemkab Jepara akan terus mendorong integrasi layanan digital agar mudah diakses masyarakat.
Penguatan infrastruktur TIK dan peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus ke depan.
Selain itu, pihaknya berkomitmen meningkatkan keamanan informasi dan tata kelola data. Langkah tersebut dia nilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kami akan terus melakukan perbaikan agar layanan digital semakin berdampak bagi masyarakat,” ujarnya. (eko/redaksi)
