Uang UMK Diduga Ditilap Pengurus Yayasan, Kini Minta Penangguhan Penahanan

infojateng.id - 10 September 2019
Uang UMK Diduga Ditilap Pengurus Yayasan, Kini Minta Penangguhan Penahanan
 - ()
Penulis
|
Editor

KUDUS– Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kudus menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penggelapan keuangan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (UMK) Senin (9/9/2019). Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan salah satu terdakwa.

“Hasil musyawarah dengan majelis hakim masih belum mengambil satu keputusan terkait permohonan penangguhan penahanan terdakwa II Zamhuri,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Singgih Wahono, saat sidang lanjutan kasus dugaan penggelapan keuangan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus dengan agenda putusan sela, di PN Kudus, Senin seperti dikutip antarajateng.com kemarin.

Alasannya, kata dia, karena berkaitan dengan jenis pemidanaan nantinya, sedangkan proses perkaranya masih berjalan dan menyangkut substansi perkara. Ia menjelaskan bahwa penangguhan penahanan ada kaitannya dengan tuntutan akhir, sedangkan saat ini dinilai belum ada hal-hal yang mendesak untuk penangguhan penahanan.

“Misal hal penting dibutuhkan negara atau tugas lainnya dengan dukungan dari lembaga terkait. Jika bertugas di UMK, maka harus ada surat keterangan dari UMK bahwa posisi anda saat ini memang tidak tergantikan,” ujarnya.
Dalam pengajuan penangguhan tersebut, terdakwa II Zamhuri memberikan jaminan uang sebesar Rp10 juta dan istrinya.

Terdakwa I Lilik Riyanto yang merupakan mantan Bendahara Umum Yayasan Pembina UMK dan terdakwa II Zamhrui mantan Staf Yayasan Pembina UMK melakukan pembelian dan pembayaran sembilan bidang tanah di Pladen, Kecamatan Jekulo, Kudus tanpa melalui rapat pengurus dan tidak meminta persetujuan Yayasan Pembina UMK, sehingga melanggar ketentuan dalam anggaran rumah tangga Yayasan Pembina UMK.

Dalam transaksi pembelian tanah senilai Rp13,05 miliar, akhirnya baru terbayar Rp10,2 miliar dan masih kurang Rp2,5 miliar. Pemilik tanah akhirnya membatalkan transaksi tersebut karena belum ada pelunasan, kemudian yang dibayarkan sebelumnya dikembalikan ke rekening milik Yayasan Pembina UMK. Akibat perbuatan para terdakwa, Yayasan Pembina UMK mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Lilik Riyanto usai sidang mengaku menyesalkan kasus yang dialaminya sebetulnya merupakan perkara perdata. Hanya saja, kata dia, kasus yang seharusnya perdata ternyata menjadi kasus pidana. “Banyak unsur non-hukumnya. Pelapornya merupakan mantan bos saya,” ujarnya.

Atas perbuatannya itu, keduanya diancam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.(redaksi)




Tinggalkan Komentar

Terbaru Hari Ini

Kuota Haji 2024 Jateng Bertambah, Pj Gubernur Dorong Pembangunan Embarkasi Baru

Kuota Haji 2024 Jateng Bertambah, Pj Gubernur Dorong Pembangunan Embarkasi Baru

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
RS Bhayangkara Blora Ditarget Operasional Februari 2024

RS Bhayangkara Blora Ditarget Operasional Februari 2024

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng   Kesehatan
Anak Disabilitas Sragen Hasilkan Batik Kontemporer dan Sibori

Anak Disabilitas Sragen Hasilkan Batik Kontemporer dan Sibori

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng
Peringatan Hakordia Tingkat Provinsi Jateng, 29 Desa Antikorupsi Raih Penghargaan

Peringatan Hakordia Tingkat Provinsi Jateng, 29 Desa Antikorupsi Raih Penghargaan

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
PPID Cilacap Paparkan Kinerja Keterbukaan Informasi dalam Uji Publik Komisi Informasi Jateng

PPID Cilacap Paparkan Kinerja Keterbukaan Informasi dalam Uji Publik Komisi Informasi Jateng

Eks Karesidenan Banyumas   Info Jateng
Antusias Perempuan Ikuti Serat Kartini yang Digelar Pemprov Jateng

Antusias Perempuan Ikuti Serat Kartini yang Digelar Pemprov Jateng

Eks Karesidenan Surakarta   Info Jateng
Desa Kemiri Barat Raih Predikat Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi

Desa Kemiri Barat Raih Predikat Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Gelar Konsolidasi, Relawan AMIN Jepara Optimis Raup 40 Persen Suara

Gelar Konsolidasi, Relawan AMIN Jepara Optimis Raup 40 Persen Suara

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng   Politik
Desa Brokoh Raih Penghargaan Desa Cantik se-Provinsi Jateng

Desa Brokoh Raih Penghargaan Desa Cantik se-Provinsi Jateng

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng   Potensi Desa
Peringati Hari Bakti Ke-78, DPUPR Blora Giat Bersih Sungai dan Penanaman Pohon

Peringati Hari Bakti Ke-78, DPUPR Blora Giat Bersih Sungai dan Penanaman Pohon

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
KONI Jepara Gelar Rakerkab, Pj. Bupati Beri Bonus Atlet Berprestasi

KONI Jepara Gelar Rakerkab, Pj. Bupati Beri Bonus Atlet Berprestasi

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Pj Bupati Batang Dianugerahi PGRI Award

Pj Bupati Batang Dianugerahi PGRI Award

Eks Karesidenan Pekalongan   Info Jateng
Pemkab Kendal Sabet 2 Penghargaan Top Digital Award 2023

Pemkab Kendal Sabet 2 Penghargaan Top Digital Award 2023

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Kasus DBD di Jateng Menurun, Dinkes Jateng Minta Warga Waspada saat Pancaroba

Kasus DBD di Jateng Menurun, Dinkes Jateng Minta Warga Waspada saat Pancaroba

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng   Kesehatan
Kampung KB di Rembang Jadi Amunisi Tambahan Tekan Kasus Stunting

Kampung KB di Rembang Jadi Amunisi Tambahan Tekan Kasus Stunting

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng
Pj Ketua TP PKK Kukuhkan Pembina Posyandu se-Jateng

Pj Ketua TP PKK Kukuhkan Pembina Posyandu se-Jateng

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng
Sosialisasi dan Launching Smart Service Kepegawaian

Sosialisasi dan Launching Smart Service Kepegawaian

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng   Pemerintahan
Pemkab Jepara Optimis Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024 Meningkat

Pemkab Jepara Optimis Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024 Meningkat

Eks Karesidenan Pati   Info Jateng   Pemilu
Perkuat Inovasi, Sekda Jateng Minta Kualitas Pelayanan Publik Ditingkatkan

Perkuat Inovasi, Sekda Jateng Minta Kualitas Pelayanan Publik Ditingkatkan

Eks Karesidenan Semarang   Info Jateng   Pemerintahan
Pj Bupati Cilacap Kukuhkan FKUB Periode 2023 – 2028

Pj Bupati Cilacap Kukuhkan FKUB Periode 2023 – 2028

Eks Karesidenan Banyumas   Info Jateng
Close Ads X