PATI-Pemerintah Pusat, Melalalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah akan 1 juta-1,5 juta ton dalam waktu dekat . Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan di dalam negeri, sehingga harga pasar tetap terkendali.
Dimas Thole Danu Tirta anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati angkat bicara Menurutnya, pemerintah perlu mengawasi dan mengevaluasi kinerja Bulog dalam mengelola penyimpanan beras. Ia menilai Bulog perlu lebih efektif dalam mendistribusikan beras lokal untuk masyarakat.
Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) itu menyatakan bahwa kebutuhan beras di Bulog masih cukup banyak. Sehingga ia menganggap tidak ada alasan untuk mengimpor beras tahun ini. Di Kabupaten Pati sendiri panen padi musim tanam pertama (MT-1) tahun 2021 lebih tinggi jumlahnya dibanding panen padi musim tanam kedua (MT-2).
Bulog memiliki tugas untuk memastikan stok cadangan beras sebesar 1 juta sampai dengan 1,5 juta ton per tahun. Situasi di lapangan membuktikan serapan gabah nasional tidak mampu mencapai 500 ribu ton dijadikan alasan pemerintah merencanakan impor beras. Sedangkan beras cadangan yang dimiliki Bulog digunakan untuk kebutuhan darurat, diantaranya bantuan sosial (bansos) dan lain-lain.
Menanggapi kebijakan ini, Dimas yang merupakan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati mengungkapkan jika DPRD akan terus memantau adanya kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dapat segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, agar gabah hasil panen di Pati diserap oleh Bulog Pusat untuk menutup kekurangan cadangan 1 juta ton beras. (IJA)
