PATI – Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso mendesak pemerintah untuk serius mengatasi persoalan yang dihadapi oleh orang pinggiran.
Seperti persoalan tukang becak yang dibutuhkan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten. Terlebih sejumlah bantuan sosial dari pemerintah saat ini sudah ditutup.
“Skema bantuan sepertinya resmi itu sudah ditutup mas. Sudah banyak yang dihapus. Sudah tidak ada. Sebetulnya kalau temen-temen dari dinas yang bersangkutan terutama dari dinas sosial itu punya keseriusan untuk mencarikan solusi terhadap temen-temen penarik becak itu banyak,” terangnya.
Ia menuturkan, OPD yang bersangkutan, utamanya Dinas Sosial harus betul-betul punya komitmen dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh orang pinggiran. Dan tanpa harus terkungkung dalam administrasi dan anggaran.
“Dalam arti kata mereka betul-betul punya keseriusan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dalam hal ini khususnya sektor penarik becak,” terangnya.
Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah dengan menggandeng perusahaan besar di Kabupaten Pati. CSR daru perusahaan bisa diarahkan untuk mengatasi orang-orang pinggiran.
Salah satunya adalah menggandeng perusahaan besar yang ada di Pati yang CSR nya bisa diarahkan ke mereka.
“CSR bisa berupa ataupun yang kedua bisa juga kan ada bazda (Badan Amil Zakat Daerah). Bisa juga diajak keterlibatan kesana. Dua hal yang bisa dilakukan sebenarnya baik di CSR maupun bazda itu,” ujarnya.
Selain itu menurutnya, mereka, tukang becak khususnya bisa diarahkan untuk alih profesi. Bisa diajak untuk ikut pelatihan-pelatihan kerja atau keahlian, khususnya mereka yang umurnya masih muda.
“Dua hal itu yang mendesak untuk saat ini menurut saya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pati terkait dengan problem yang dihadapi oleh temen-temen penarik becak,” tandasnya. (*)
