Ungaran, Infojateng.id – Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang meresmikan penggunaan billing center.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan, melalui billing center tersebut, para wajib retribusi akan mempunyai banyak pilihan kanal pembayaran.
Upaya ini sekaligus mendukung penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Meski demikian, lanjut dia, pelayanan transaksi melalui kanal konvensional tetap mendapat perhatian.
Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Transaksi Banking Bank Jateng Imam Hanafi, mendukung langkah Pemkab Semarang dalam meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah.
“Aplikasi billing center untuk mengelola pendapatan daerah yang tersentralisasi dan memudahkan pemantauan,” tutur Imam, pada peresmian penggunaan billing center, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (16/11/2023).
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Rudibdo menjelaskan, billing center akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Semarang.
“Masyarakat tidak enggan lagi membayar retribusi, karena percaya akan dikelola dengan baik,” ujar Rudibdo.
Disampaikan, uji coba penggunaan billing center akan dilakukan di tiga OPD, yakni BKUD, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Ditargetkan, pada awal tahun depan, seluruh OPD pengelola retribusi telah memanfaatkan aplikasi ini.
Terkait realisasi penerimaan pajak, Rudibdo menerangkan, terjadi kecenderungan (tren) meningkat. Sampai 14 November 2023, telah terealisasi sebesar 81,94 persen.
Jenis pajak dengan realisasi tertinggi, adalah BPHTB senilai Rp48,3 miliar. Sedangkan untuk realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), baik perkotaan dan pedesaan, sampai medio November 2023, sebesar Rp65,4 miliar dari target Rp82 miliar.
Perolehan ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada kesempatan itu, juga diserahkan bantuan satu unit kendaraan roda empat dari Bank Jateng, untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. (eko/redaksi)
