Jepara, Infojateng.id – Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Puso secara simbolis kepada 3.003 petani yang mengalami gagal panen di 11 Kecamatan dengan luasan sawah terdampak 1.587,6 hektare.
Penyaluran bantuan tersebut terlaksana di Gedung Shima, Komplek Sekda Jepara, Sabtu (28/12/2024).
Dalam kesempatan itu dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, Pimpinan Perangkat Daerah, Poktan dan PPL, Forkopimda Kabupaten Jepara serta segenap tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Edy Supriyanta menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Komisi VIII DPR RI dan BNPB RI yang telah membantu para korban bencana alam yang dialami petani-petani di Jepara dan juga membantu memberikan sarana prasarana kepada BPBD Kabupaten Jepara.
“Terimakasih untuk bapak Abdul Wachid dan BNPB yang hari ini menyerahkan bantuan kepada petani Jepara yang gagal panen, serta bantuan sarpras kepada BPBD Kabupaten Jepara,” sebut Edy.
Pj Bupati Jepara juga berharap kepada para petani untuk terus berjuang agar pulih lagi kegiatan pertanian dan dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
“Semoga bantuan yang diterima petani dapat digunakan dengan bijaksana dan efektif untuk memulai proses penanaman kembali,” imbuhnya.
Terkait bantuan sarpras kepada BPBD Jepara, Pj Bupati berpesan untuk menjaga dan merawat seluruh peralatan guna untuk penanggulangan bencana alam maupun kegawat daruratan yang terjadi di Kabupaten Jepara.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menekankan pentingnya memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingat frekuensi dan intensitas bencana alam di Indonesia yang terus meningkat.
“BNPB harus siap menghadapi tantangan ini dengan kemampuan yang lebih baik,” ujar Abdul Wachid.
Menanggapi hal ini, Komisi VIII telah menyetujui pagu anggaran BNPB sebesar Rp1,43 triliun untuk tahun 2025, meningkat Rp500 miliar dari sebelumnya untuk penyediaan logistik dan sarana prasarana penanganan bencana di Daerah.
Ia juga mengingatkan jika bantuan ini tanpa ada potongan dari pemerintah pusat ataupun daerah. (eko/redaksi)
