Batang, infojateng.id – Wakil Bupati (Wabup) Batang Suyono mewakili Bupati M. Faiz Kurniawan menjawab keprihatinan berbagai fraksi DPRD terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp26 miliar.
Perubahan APBD Kabupaten Batang 2025 yang dibahas dalam rapat paripurna itu memang menyimpan sejumlah catatan.
Penurunan PAD yang mencapai 29,5% dari target awal Rp88 miliar menjadi Rp 62 miliar, khususnya dari sektor opsen pajak kendaraan bermotor, menjadi sorotan utama para wakil rakyat.
“Penurunan PAD yang terjadi dikarenakan adanya penyesuaian Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,” kata Suyono saat Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (7/7/2025).
Namun, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Untuk mengompensasi penurunan tersebut, target pendapatan pajak daerah justru ditingkatkan dari Rp142 miliar menjadi Rp155 miliar – naik 9,3% atau sebesar Rp13 miliar.
Langkah ini menunjukkan upaya serius dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
Dalam era digital ini, Pemkab Batang tidak ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi.
Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Pajak Batang Hebat (SILEPBAH) menjadi andalan utama, dilengkapi dengan Billing Center yang memudahkan masyarakat.
“Kami telah membuka kanal-kanal online melalui Alfamart, Shopee, Bukalapak, Indomaret, M-Banking, dan lain-lain. Salah satu poin menarik dari jawaban pemerintah adalah komitmen terhadap transparansi. Aplikasi Lapor dan Konsultasi Elektronik (Lakon’e) di laman https://wbs.batang.go.id telah disediakan untuk pengawasan masyarakat. Sistem ini berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Whistleblowing System,” paparnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, aplikasi Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan (Simwas) juga hadir untuk mendokumentasikan seluruh proses pengawasan oleh Inspektorat Daerah melalui laman https://simwas.batangkab.go.id.
Suyono juga menyebutkan, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menjadi sorotan khusus dari Fraksi PDIP.
Meski belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, ia optimis dengan potensi ke depan.
“KITB masih dalam tahap pembangunan. Sampai dengan saat ini KITB sudah memberikan sumbangsih pendapatan berupa PBB-P2, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah serta Retribusi PTKA,” tegasnya.
Menghadapi kritik soal ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, Wakil Bupati Suyono menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan PAD.
“Penerapan Pagu Indikatif Kecamatan menjadi salah satu terobosan yang memberikan ruang fiskal tersendiri bagi kecamatan untuk merespons kebutuhan prioritas wilayahnya. Pendekatan ini memungkinkan usulan masyarakat dari Musrenbang dapat lebih mudah diakomodasi,” terangnya.
Di tengah berbagai tantangan, Kabupaten Batang berhasil meraih prestasi membanggakan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuktikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hasil audit ini telah dipublikasikan melalui website PPID sehingga publik dapat mengakses dan mencermati pertanggungjawaban keuangan pemda.
“Dengan berbagai strategi yang telah dipaparkan, Kabupaten Batang berupaya membuktikan bahwa tantangan keuangan bukan halangan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kunci utamanya terletak pada kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang adil, terbuka, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (eko/redaksi)
