Semarang, Infojateng.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menemui massa Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) Jateng, yang turun aksi di halaman kantor gubernur, Selasa (19/8/2025).
Ratusan massa petugas irigasi di wilayah Jawa Tengah itu meminta kejelasan status kepegawaian mereka, setelah pada Mei lalu beraudiensi dengan Gubernur Ahmad Luthfi.
Sumarno menyebut Pemprov sudah menyampaikan data ribuan petugas pintu irigasi ke Kementerian PAN-RB dan BKN.
“Kami sudah melangkah, surat dan data panjenengan semua sudah kami teruskan. Ada sekitar 2.640 orang yang sedang dalam proses verifikasi,” kata Sumarno di hadapan massa aksi yang dipimpin Ketua FKPI Jateng, Muhammad Khundori.
Selain itu, Sumarno juga menjelaskan tentang kelanjutan janji gubernur yang akan memberi jaminan kesehatan atau BPJS.
“Terkait BPJS, kami sudah alokasikan di Perubahan APBD 2025. Tinggal menunggu evaluasi Kemendagri,” ujarnya.
Di sela-sela aksi, Gubernur Ahmad Luthfi yang sedang berkegiatan di Kabupaten Batang menyempatkan diri melakukan panggilan video.
Apresiasi pun diberikan oleh Ketua FKPI Muhammad Khundori.
Dalam aksi yang berlangsung kondusif ini, FKPI menyerahkan hadiah delapan bibit pohon sebagai simbol “pohon kehidupan” untuk HUT ke-80 Jawa Tengah dan Indonesia.
Ketua FKPI Muhammad Khundori menyebut hal itu sebagai wujud kontribusi nyata menjaga sumber mata air.
“Kami titip pohon ini untuk dirawat, ini bisa diwariskan ke anak cucu serta demi kelestarian gunung dan kehidupan,” katanya.
Kuasa hukum FKPI, Zaenal Petir, menambahkan petugas irigasi masih berharap ada gaji bulanan serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Selama ini mereka menjaga irigasi dengan biaya pribadi. Harapannya ada kepastian,” ucap Zaenal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menambahkan alokasi dalam Perubahan APBD 2025 mencakup seluruh petugas irigasi.
“Total nilainya itu Rp1,75 miliar, untuk membiayai seluruh PPA ini baik yang dibiayai APBN maupun APBD. Ada 2.600 sekian jadi semua sudah dialokasikan dan mudah-mudahan terhitung Agustus sudah bisa kita bayarkan,” ujar Henggar.
Sebelumnya, Gubernur Ahmad Luthfi sudah menerima perwakilan FKPI di kantornya.
Saat itu, ia menegaskan dua hal: petugas pintu air atau petugas irigasi harus tercover BPJS dan ada jaminan kerja setelah audiensi. (eko/redaksi)
