Jepara, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang diperoleh dari pajak maupun retribusi.
Penggalian sumber-sumber potensial digarap melalui kajian komprehensif. Selanjutnya, pungutan pada objek tersebut diatur dalam peraturan daerah (perda). Optimalisasi PAD dari penerimaan pajak dilakukan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan saat dialog interaktif “Tamansari Menyapa” di LPPL Radio Kartini FM Jepara, Rabu (12/10/2022).
Jalannya dialog dipandu oleh Kepala Diskominfo Arif Darmawan dengan menghadirkan Wakil Ketua DPRD Junarso, sebagai narasumber, Kepala Bappeda Subiyanto serta tokoh masyarakat yakni Hadi Priyanto, dan dari unsur LSM Jepara Tri Hutomo Rahardian.
Junarso menyampaikan, besaran PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian daerah. Kontribusi PAD pada tahun 2022 hanya menyumbang sebesar 16,5 persen, atau Rp433 miliar dari keseluruhan APBD Rp2,6 triliun.
Diungkapkan Junarso, kondisi ini menyebabkan kondisi keuangan Kabupaten Jepara masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Jadi sampai saat ini ketergantungan yang luar biasa terhadap dana transfer,” ujar Junarso.
Menurut Junarso, hal itu disebabkan capaian pendapatan tersebut didominasi sektor kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp191 miliar. Sementara pendapatan dari sektor pajak hanya menyumbang Rp176 miliar. Sedangkan Rp66 miliar sisanya diperoleh melalui pajak penerangan jalan.
“Penyumbang PAD tertinggi di Kabupaten Jepara ini adalah orang sakit, yakni sebesar Rp191 miliar. Pajak masih kalah,” ungkapnya.
Oleh karenanya diperlukan sebuah kreativitas, kerja keras, dan inovasi dalam menggali potensi pajak dan retribusi. Salah satunya menyasar pelaku usaha indekos.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa regulasi atas kebijakan tersebut saat ini tengah dimatangkan. Harapannya tahun ini aturan tersebut rampung, sehingga tahun 2023 sudah diundangkan melalui perda.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan suksesnya optimalisasi capaian PAD Kabupaten Jepara. Sebab ini termasuk bela negara, taat bayar pajak dan retribusi,” tegasnya.
Sementara Kepala Bappeda Jepara Subiyanto membenarkan, bahwa APBD Kabupaten Jepara masih bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.
Alasanya, lanjut dia, banyak dari sumber-sumber pendapatan di daerah yang ditarik ke pusat. Terutama pajak penghasilan baik badan maupun perorangan, termasuk pajak pertambahan nilai.
“Seperti pajak penghasilan dari PLTU yang cukup besar itu semuanya diakui ke pusat, jadi kita (daerah) juga dapat bagi hasilnya,” kata Subiyanto.
Meski begitu, Subiyanto mencatat realisasi PAD Kabupaten Jepara mengalami progres atau kemajuan sangat baik. Dimulai tahun 2000-an hanya mencapai 10 persen dari total pendapatan yang diterima. Kemudian di tahun 2017 sampai 2019 naik sebesar 16 persen. Lalu, pada tahun 2020 naik lagi menjadi 18 persen.
“Selanjutnya di tahun 2021 sempat terkoreksi 17,1 persen karena adanya pandemi. Sedangkan di tahun ini target 18 persen,” ungkapnya.
Ditambahkan Junarso, dalam rencana pembangunan daerah tahun 2023 – 2026, ada empat komponen dasar yang bakal dilakukan perbaikan. Meliputi sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, dan regulasi.
Sementara itu Hadi Priyanto menjelaskan, bahwa pajak menjadi sumber bagi keberlangsungan sebuah bangsa termasuk daerah. Terlebih, alokasi dana transfer dari pusat ke daerah besarannya terus berkurang jumlahnya.
“Literasi dan manfaat akan sadar wajib pajak menjadi poin penting untuk terus disosialisasikan. Perlu terus membangun kepercayaan,” tutur Hadi.
Menurut dia, masih terdapat banyak potensi pajak sebagai sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal. Antara lain seperti validasi pajak reklame, pengenaan pajak pemanfaatan air tanah oleh perusahaan, retribusi di pabrik-pabrik, hingga kapal-kapal yang masuk ke Jepara.
“Aktivitas di PLTU yang demikian luar biasa tidak seharusnya kemudian ditarik menjadi pajak pusat. Perlu ada naungan regulasi yang kuat, sebab dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Jepara,” terangnya.
Di samping itu, Hadi juga menilai perlu adanya peningkatan nilai pajak sektor usaha perhotelan dan restoran. Hal ini mengingat semakin tumbuhnya aktivitas pariwisata di Jepara.
Terkait pengenaan pajak atas usaha rumah indekos, baik menurut Hadi maupun Tri Hutomo Rahardian memang perlu dikenakan. Sebab potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar seiring tumbuhnya industri Jepara.
Terlebih, sudah adanya pedoman umum pajak daerah dan retribusi daerah dari Kementerian Keuangan. (eko/redaksi)
