Batang, Infojateng.id – Kepolisian Resor (Polres) Batang berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang didasari transparansi dan keterbukaan, dengan menyosialisasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.
Kapolres Batang AKBP M. Irwan Susanto menyampaikan, sebelumnya DIPA untuk Tahun 2022, Polres mengelola anggaran sebesar Rp62.832.225.000,00.
Namun yang perlu menjadi catatan, terdapat evaluasi anggaran sebesar Rp429.734.737,00, sehingga harus dikembalikan kepada negara.
“Ini jadi proses saat perencanaan yang sudah dilakukan di tahun 2021, menjadi koreksi di tahun 2022,” papar kapolres, saat memaparkan DIPA Tahun 2023, di Rupatama Mapolres Batang, Kabupaten Batang, Selasa (27/12/2022).
Ia mengimbau, bagi pelaksana anggaran agar melakukan pengawasan, lakukan secara maksimal dan pertanggungjawabkan secara akuntabel, sehingga kemanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perlu diketahui, bahwa DIPA Tahun 2023, ada kenaikan sebesar 2,92 persen atau senilai Rp1.885.659.000,00.
“Jadi total anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp64.507.844.000,00 yang seluruhnya akan direalisasikan untuk belanja barang dan pegawai, bukan belanja modal,” ungkapnya.
Kapolres menegaskan, karena tidak memfokuskan untuk belanja modal, artinya tidak ada pembangunan fisik.
“Hanya saja untuk rehab bangunan bisa diambilkan dari belanja barang,” terangnya.
Sementara Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi hal penting saat ini. Terutama tentang segala sesuatu yang telah direncanakan Polres Batang melalui DIPA.
“DIPA ini sudah melewati berbagai tahapan, sehingga alokasinya sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan diupayakan agar realisasinya sesuai perencanaan,” ujar Lani.
Lani mengingatkan, tidak menutup kemungkinan saat pelaksanaan, ada kendala yang mungkin terjadi.
“Sehingga perlu ada penyesuaian, sesuai kebutuhan Polres Batang, yang bisa dilakukan sebelum penetapan APBN Perubahan,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menyayangkan, anggaran sebesar Rp400 juta karena tidak bisa terserap secara maksimal.
“Sebetulnya anggarannya ada, tapi tidak bisa menggunakannya karena ada sejumlah kendala. Untuk mengantisipasi hal serupa agar tidak terjadi, perlu direncanakan sesuai kebutuhan,” tandasnya. (eko/redaksi)
