Jepara, Infojateng.id – Pada penghujung tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menerima tiga penghargaan dari KPU Jawa Tengah.
Penghargaan yang diterima KPU Jepara yakni terbaik pertama kategori Pengelolaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), terbaik pertama kategori Penyusunan Peta Distribusi Logistik, dan terbaik ketiga kategori Pengelolaan SIRUP (Aplikasi Rencana Umum Pengadaan).
Penghargaan diterima pada Malam Anugerah Karya Adinata yang merupakan bagian dari rangkaian acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 Tahun Anggaran 2022 di Patra Semarang Hotel and Convention mulai 27 hingga 29 Desember 2022.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Tengah itu dihadiri ketua, anggota, sekretaris, kepala sub bagian dan pejabat fungsional di 35 KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Ketua KPU Jepara, Subchan Zuhri, menyatakan bersyukur atas pencapaian yang telah diraih KPU Jepara pada tahun 2022.
“Saat ini kita juga perlu melakukan evaluasi apa saja kekurangan kita pada pelaksanaan tahapan lainnya, agar kinerja tahun 2023 lebih baik,” kata Subchan.
Sebelum acara penganugerahan karya adinata, KPU Jepara mengikuti kegiatan pengarahan dan evaluasi dari komisioner KPU Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Jawa Tengah, Paulus Widiantoro, menyampaikan hasil evaluasi dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan dan tahapan pemilu 2024 yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPU kabupaten/kota.
“Evaluasi penting dilakukan untuk mencermati apa yang harus diperbaiki pada tahun 2023,” ujar Paulus.
Selain evaluasi oleh KPU Jawa Tengah, acara evaluasi juga menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Amir Machmud, dan akademisi yang juga anggota KPU RI periode 2012-2017 dan anggota Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022, Ida Budhiati.
Haerudin menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah. Haerudin menyatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota siap mendukung tahapan pemilu dan pilkada.
“Untuk masalah anggaran, KPU kabupaten/kota harus melakukan koordinasi dengan masing-masing TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah-red),” jelas Haerudin.
Sebagai tokoh media, Amir Machmud menyoroti fungsi media yang berjalan di tengah masyarakat, terutama menuju tahun politik 2024. Menurutnya, media tidak hanya bertugas untuk menyampaikan fakta, tetapi juga harus dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Jangan sampai terdapat sajian narasi media yang menggelisahkan yaitu konten yang mengandung SARA, body shamming, memfasilitasi pertikaian privat, dan sebagainya,” imbuh Amir Machmud.
Sementara Ida Budhiati menyatakan pentingnya evaluasi sebagai upaya untuk melakukan penilaian terhadap program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan metode tertentu yang digunakan untuk merancang kebijakan, baik untuk pembaharuan regulasi dan/ atau melakukan perbaikan manajemen untuk mencapai tujuan pemilu.
Selain itu, Ida juga menekankan KPU harus mewujudkan pemilu yang berintegritas antara lain dengan adanya kepastian hukum, penyelenggara pemilu independen dan profesional, data pemilih lengkap dan valid, menjaga otentisitas suara rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Acara evaluasi ditutup dengan penyusunan daftar inventarisasi masalah yang dihadapi selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024 pada tahun 2022 dan rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU RI sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan berikutnya. (eko/redaksi)
