Semarang, infojateng.id – Admin media sosial selalu dihadapkan dengan komentar warganet. Tidak terkecuali, medsos pemerintah. Karenanya, admin medsos haruslah orang yang sabar.
Hal itu ditegaskan Praktisi Digital Shafigh Pahlevi Lontoh, pada Workshop Kehumasan, di Hotel Grand Wahid Salatiga, Selasa (13/6/2023).
Diakui, warganet seringkali langsung memberikan komentar negatif terhadap konten yang diunggah di medsos pemerintah. Terlebih, jika terjadi kesalahan posting.
“Salah posting, pasti diserang netizen. Jadi, admin harus sabar. Begitu netizen menyerang, astagfirullah, tarik nafas. Makanya, harus sabar dan tidak asal posting. Kudu jembar atine, jangan kelola medsos pas lagi emosi,” beber Shafigh.
Shafigh menambahkan, membangun sebuah narasi untuk menciptakan opini dan persepsi positif masyarakat, mutlak dikuasai. Admin medsos pun harus banyak belajar membuat narasi. Jangan lupa, pilih konten yang tepat untuk di-posting.
“Jangan kesusu. Netizen kekinian seringkali mengedepankan 5W1H. Bukan what, when, where dan seterusnya, tapi wathon posting, wathon komen, wathon sulaya, wathon nge-like, wathon ngeshare (asal unggah, komentar, salah, menyukai, membagikan), dan kalau ditanya kowe enthuk saka ngendhi (kamu dapat dari mana)? Hambuh (tidak tahu),” ujar Shafigh.
Dia mengatakan, pemerintah perlu membangun komunikasi melalui media sosial, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Sebab, kata dia, medsos didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga.
Di sisi lain, lanjutnya, medsos juga bisa untuk menggali aspirasi dari netizen atau publik, mendekatkan dengan publik, sekaligus menjadi dokumentasi online.
“Jadi, mengelola akun medsos, yang penting adalah admin akun, narasi, konten, baik foto atau video, serta infografis,” terangnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum, yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Agung Hariyadi, menekankan, humas pemerintah tidak hanya menjadi corong informasi prrogram pemerintah.
Lebih dari itu, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.
“Informasi yang disampaikan juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Artinya, tidak hanya pada tataran output atau outcome, tapi juga berdampak pada masyarakat,” jelas Agung.
Menurutnya, mengingat humas pemerintah menjadi ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pembangunan, dalam bentuk informasi, maka peningkatan layanan dan pengelolaan informasi menjadi keharusan.
Menurutnya, mereka dituntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi, artificial intelligence (kecerdasan buatan) yang terus berubah.
“Ini tantangan kita semua. Alat digital jangan jadi kendala kita, sehingga kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi,” ujarnya.
Tak kalah pentingnya, imbuhnya, kedepankan inklusivitas dalam berkomunikasi. Jangan ada masyarakat yang tidak mendapat informasi, baik difabel maupun warga lain.
Untuk itu, gunakan berbagai kanal agar informasi tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat.
Sementara, anggota Komisi A DPRD Jateng, M Yunus, menambahkan, citra baik pemerintah di masyarakat tergantung insan humas.
Karenanya, mereka harus memahami visi dan misi kepala daerah, serta target yang akan dicapai.
Buat konten yang mudah difahami, agar warga pun bisa tergerak untuk meneruskan informasi yang terjamin kebenarannya.
“Masyarakat sekarang cenderung suka share informasi. Tidak dibaca tuntas, tapi langsung diteruskan. Ini tantangan sekaligus peluang. Kalau infonya dari pemerintah, kan sudah terteliti dengan baik dan tidak hoaks,” sorot Yunus.
Menurut Yunus, tidak hanya keberhasilan program yang disampaikan, humas pemerintah juga dapat menyampaikan capaian yang belum optimal. Misalnya, belum tuntaskan sejumlah persoalan karena terdampak pandemi Covid-19.
“Jadi, tinggal dibeberkan, dua tahun kita dihajar pandemi, sehingga berdampak pada keberhasilan program. Atau, bagaimana kita bisa menuntaskan persoalan pandemi yang justru berhasil menekan inflasi. Artinya, belum mencapai target, bukan berarti gagal,” tandasnya. (eko/redaksi)
