Wonosobo, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta perangkat desa dan kepala desa di Jawa Tengah agar kompak membangun desa dan daerahnya.
Termasuk dalam penggunaan anggaran desa dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Demikian dia samapaikan saat memberikan sambutan dalam Harlah ke-17 dan Pelantikan Pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah di Alun-alun Wonosobo, Selasa (20/6/2023).
“Perangkatnya ada di sini, kadesnya ada di sini. Tolong kades dan perangkat di Jawa Tengah harus kompak, harus bersatu. Jangan indhik-indhikan (saling mengintip), jangan meri-merinan (saling iri),” kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan, kekompakan perangkat desa dan kepala desa menjadi sangat penting untuk pembangunan di level desa.
Sebab, kata Ganjar, apabila di antara keduanya tidak kompak pasti akan terjadi masalah sehingga tugas utama dalam mengurus dan melayani masyarakat terabaikan. Untungnya kekompakan itu di Jawa Tengah sudah terjalin dengan baik.
“Kalau antara perangkat desa dengan kades semua kompak, dengan masyarakatnya juga bagus, insyaallah pembangunan di level desa ini juga cepat. Kalau tidak kompak antara kades dengan perangkat, biasanya jadi masalah. Kita jadi ngurusi perangkat sama kadesnya daripada ngurusi masyarakat. Alhamdulillah sekarang perangkat dengan kadesnya banyak yang kompak, maka punya PR tugas utama ngurusi rakyat. Ini yang kami mau,” jelasnya.
Ganjar mengingatkan kepada perangkat desa dan kepala desa agar melayani masyarakat dengan baik. Sebab cukup banyak bantuan keuangan yang diberikan ke desa sehingga harus dikelola dan digunakan sebaik mungkin.
Selama 2022 lalu, Ganjar memberikan bantuan keuangan senilai Rp1,6 triliun untuk seluruh desa di Jawa Tengah. Jumlah itu bertambah menjadi Rp 1,7 triliun pada 2023.
“Dalam dua tahun ini, ada Rp1,6 triliun (tahun 2022) dan naik menjadi Rp1,7 triliun (tahun 2023). Maka kami minta betul-betul agar ini bisa dikelola dengan baik. Jangan ada pungli, jangan ada korupsi,” ungkapnya.
Kekompakan itu juga dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai program percepatan yang sedang dilakukan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
Menurut Ganjar, ada dua program yang hari ini harus diselesaikan bersama-sama. Pertama, penurunan angka kemiskinan ekstrem. Kedua, penurunan angka stunting.
“Dua ini kita kerjakan betul dan hari ini masih proses. Maka, teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting, karena mereka menjadi orang yang sangat tahu, juga data yang ada di masyarakat. Berapa penyandang disabilitasnya, berapa kandungan bermasalah untuk ibu yang hamil, berapa masyarakat yang belum punya jamban, dan seterusnya,” terangnya.
Gubernur dua periode itu menambahkan, perangkat dan kepala desa menjadi orang yang paling tahu kondisi masyarakatnya.
Kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk mengelola di tempat masing-masing sehingga efektivitas penggunaan dana desanya bagus dan cara eksekusi anggaran juga bagus.
Di beberapa desa anggaran yang digelontorkan itu dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja.
“Maka, kalau keluarga miskin bisa ikut bekerja, pendapatannya meningkat. Itu salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengurangi kemiskinan. Terbayangkan kalau dana desanya ada, bantuan dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari pusat ada, lalu dikelola semuanya, wah itu masyarakat wabil khusus yang miskin akan terentaskan,” ungkapnya.
Terakhir, Ganjar berharap kepada pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah supaya segera membuat program.
Ia pun menegaskan, dua prioritas di atas agar diperhatikan. Kemudian digitalisasi desa juga segera dilakukan, agar layanan masyarakat bisa semakin lebih baik.
“Sehingga, kalaulah kemudian kawan-kawan perangkat ini punya kegiatan banyak, masyarakat terlayani dengan banyak aplikasi,” pungkasnya. (eko/redaksi)
