Semarang, Infojateng.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, meminta seluruh ASN di Jateng agar meningkatkan Pelayanan Publik (Yanlik).
Sebab, saat ini pelayanan yang semakin bagus menjadi hal yang didambakan masyarakat.
Hal itu dia katakan seusai memimpin upacara peringatan HUT Korpri, di Halaman Kantor Gubernur, Rabu (29/11/2023).
“Apel peringatan Hari Korpri ke-52 baru dilaksanakan. Usia 52, Korpri harus semakin dewasa, ada komitmen yang selalu kita gelorakan. Terutama, peningkatan pelayanan masyarakat. Ini kita gaungkan untuk pelayanan masyarakat,” kata Nana.
Menurut Nana, masih ada pekerjaan yang harus ditangani di Jateng, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, melakukan upaya dalam menstabilkan inflasi, sampai pada penanganan masalah stunting, yang jadi prioritas pemerintah.
“Ini salah satu yang kami tangani (penanganan stunting) dalam program penanganan kemiskinan. Sebagaimana kita menekan dan memberi perlindungan kepada balita,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nana tak henti-hentinya menegaskan soal netralitas ASN. Apalagi, saat ini sudah memasuki masa kampanye.
Ia menegaskan, ada beberapa hal yang dilakukannya, agar ASN Jawa Tengah netral dalam pesta demokrasi nanti.
“Langkah kami, supaya ASN netral, kami selalu ikrar (ikrar netralitas ASN), termasuk telah membuat surat edaran kepada OPD dan kabupaten/ kota, bahwa ASN tidak boleh bermain politik praktis,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan sanksi bagi ASN yang melanggar atau tidak netral, misalnya jika bergabung pada salah satu partai politik, ASN ikut kampanye, dan lainnya.
“Sanksi yang diberikan mulai dari ringan, sedang, hingga berat,” terangnya.
“Sampai adanya (sanksi) pemecatan terhadap ASN. Ini terus kami gelorakan dan untuk mengantisipasi itu. Setiap Senin wajib dan mengharuskan (ASN) membacakan ikrar. Ini sebagai pengingat agar ASN betul-betul mematuhi. Jika tidak patuh ya kita berikan sanksi,” lanjutnya.
Nana menuturkan, pihaknya melakukan pengawasan, dengan mengerahkan personel dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan tim khusus.
Tim itu, kata dia, akan melakukan pengawasan kepada ASN, terutama jika ada laporan.
“Telah dibentuk tim khusus yang akan melakukan pengawasan. Setiap ada informasi, tim akan turun melakukan penyelidikan, benar atau tidak,” pungkasnya.
Senada ditambahkan Sekda Jateng Sumarno. Demi menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemprov, Sekda meminta para kepala OPD untuk mengawasi personel yang ada di bawahnya, agar semuanya benar-benar netral dalam pesta demokrasi ini.
“Kami meminta teman-teman kepala OPD mengawasi personel yang ada di masing-masing OPD. Kami minta kepada teman-teman semua, masalah netralitas ini,” kata Sumarno.
Pihaknya juga telah koordinasi dengan Bawaslu kaitannya dengan batasan netral atau tidaknya.
Sebab, informasi yang diterima Sekda dari Bawaslu, pada 2019 lalu mayoritas pelanggaran ASN bermula dari ketidaktahuan mereka.
“Tolong dipelajari (bagi ASN) apa sih yang dianggap tidak netral. Mungkin foto bareng, upload foto, yang itu biasa. Tapi di momentum ini (masa pemilu), itu masalah dari sisi netralitas. Itu yang kami dorong ke teman ASN semua. Tadi, kami minta teman atasan untuk mengawasi anak buahnya. Juga mengawasi media sosial,” sambungnya.
Sekda menyebut, pada tahun ini pihaknya belum menerima adanya informasi pelanggaran. Hanya, ada satu informasi yang menyebut seorang ASN yang karena ketidaktahuannya mendaftar caleg.
“Ini sudah diproses karena menjadi anggota parpol, kita lagi memproses untuk memeriksa,” tegasnya.
Pada momen upacara itu, diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada peserta lomba dalam rangka peringatan HUT Korpri.
Selain itu juga adanya pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada ASN yang telah bekerja 10, 20 dan 30 tahun. (eko/redaksi)
