Kab. Semarang,Infojateng.id – Perencanaan program pembangunan di Kabupaten Semarang tetap memprioritaskan pemerataan di seluruh wilayah. Sehingga hasilnya dapat dinikmati seluruh warga.
Hal itu ditekankan Bupati Semarang Ngesti Nugraha, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2025 dan RPJPD 2025-2045, di Balairung Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ungaran, Rabu (27/3/2024) siang.
Musrenbang diikuti Wakil Bupati Basari, Ketua DPRD Bondan Marutohening, perwakilan Forkompimda, Sekda Djarot Supriyoto, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
Bupati berharap, pembangunan dapat berjalan lancar, khususnya dalam menekan kemiskinan ekstrem.
“Tekan (angka) kemiskinan ekstrem. Jangan sampai ada program pembangunan yang telah berjalan, menjadi berhenti atau mangkrak,” kata Bupati Ngesti.
Pada kesempatan itu, Ia juga mengapresiasi segenap pemangku kepentingan yang telah mendukung pembangunan daerah tahun 2023.
Beberapa pencapaian di antaranya indeks pembangunan manusia (IPM) yang tumbuh 0,62 persen, tingkat pengangguran terbuka turun dari 31.270 jiwa pada 2022 menjadi 26.124 jiwa.
Selain itu perekonomian tumbuh positif sebesar 4,74 persen. Sedangkan prevalensi stunting turun 1,01 persen atau 1.164 balita dibanding pada 2022.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) M Muslih melaporkan, Musrenbang akan membahas 858 usulan yang berasal dari Musrenbang Tingkat Kecamatan.
Muslih menyebut, usulan dari desa/ kelurahan itu terdiri dari 113 usulan bidang pemerintahan, 211 usulan bidang ekonomi, 126 usulan pembangunan sumber daya manusia, dan 408 usulan prasarana wilayah. Ada pula 56 usulan prioritas dari kecamatan.
Selain itu, imbuhnya, juga telah didaftarkan 2.017 usulan yang berasal dari pokok pikiran (pokir) DPRD ke SIPD RI.
Pokir merupakan aspirasi dari masyarakat lewat DPRD untuk dapat dibahas dalam rancangan APBD.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, mengingatkan perlunya kesinambungan program pembangunan.
Menurutnya, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan infrastruktur tetap perlu mendapat perhatian. (eko/redaksi)
