Rembang, Infojateng.id – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang, dr Ali Sofi’I mendorong puskesmas untuk meningkatkan skrining kanker serviks.
Fenomena gunung es kasus kanker leher rahim atau kanker serviks menjadi perhatian khusus, yang harus diwaspadai.
Pasalnya, kanker serviks penyebab kematian tertinggi kedua, setelah kanker payudara, namun di Kabupaten Rembang baru sedikit kasus yang tercatat.
Ia mencatat, sejak Januari-November 2024, ada 74 orang yang menderita kanker serviks.
Menurutnya, jumlah tersebut tergolong sedikit, karena pencatatan dan pelaporan yang masih perlu ditingkatkan.
Bahkan, kata dia, ada banyak Puskesmas yang angka temuan kasus kanker serviksnya nol.
Demikian dia sampaikan rapat koordinasi menuju eliminasi kanker leher rahim dan pengendalian HIV/AIDS, di Hotel Pollos, Kamis (5/12/2024).
“Kami minta Puskesmas mencermati ini, saya yakin masih ada penderita kanker serviks di wilayahnya masing-masing,” kata Ali.
Dikatakan, WHO telah mencanangkan 70 persen wanita harus dilakukan skrining kanker serviks, sedangkan Kementerian Kesehatan RI meningkatkan targetnya menjadi 75 persen.
Sementara di Kabupaten Rembang, angka skrining tertinggi hanya berada di angka 0,65 persen pada Puskesmas Kragan 2.
“Masih sangat jauh, apalagi Puskesmas yang lain capaian skriningnya masih sangat rendah. Ini tentu menjadi perhatian kita semua,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya fenomena gunung es, pihaknya mendorong seluruh Puskesmas untuk melakukan upaya pencegahan.
Di antaranya, dengan meningkatkan deteksi dini melalui skrining dan menyukseskan vaksinasi Human Papillomavirus (HPV).
“Hari ini, kami khusus menyampaikan terkait kanker serviks dengan harapan ada tindak lanjut upaya yang sungguh-sungguh dari teman-teman Puskesmas, untuk meningkatkan capaian dan cakupan skrining, untuk melindungi masyarakat dari bahaya kanker serviks,” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang Fahrudin mengatakan, kesehatan adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang diwujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah, dengan upaya pemberian fasilitas layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Fahrudin, kesehatan adalah merupakan hal yang harus dilindungi.
“Jadi, tidak bisa diabaikan oleh suatu lembaga atau negara, sehingga tidak boleh ada penduduknya yang menderita sakit, tanpa diawasi dan diberi jaminan oleh negara. Maka, ini adalah hal yang sangat penting,” ujar Fahrudin. (eko/redaksi)
