Kudus, infojateng.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, Kamis (19/12). LHP diterima langsung Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM dan Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie.
Total ada sebanyak 18 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 16 pemerintah daerah (Pemda) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Provinsi Jateng.
Penyerahan itu dilakukan di Auditorium Kantor BPK Jateng, yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wakil Ketua DPRD Jateng, Sekda Jateng, bupati/walikota, Ketua KPU Provinsi, pimpinan DPRD kab/kota, dan Direktur RSUD Provinsi. Hadir pula Sekda kab/kota, inspektur, kepala OPD, dan ketua KPU kabupaten.
Ketua DPRD Kabupaten Kudus H Masan SE MM mengatakan, DPRD akan menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK terkait hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Kudus.
“Sesuai tupoksi kami, kami akan melakukan pengawasan agar semua rekomendasi dari BPK dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh eksekutif dan jajaran OPD di lingkungan Pemkab Kudus,” katanya.
H Masan menambahkan, LHP BPK ini penting sebagai bahan evaluasi atas kinerja keuangan daerah. Terutama terkait perencanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan daerah.
H Masan menambahkan, LHP harus menjadi semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang baik. “LHP dari BPK ini harus menjadi pedoman dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Karyadi dalam sambutannya mengatakan, sebanyak 18 LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan instansi tersebut pada semester II tahun 2024.
Pemeriksaan itu terbagi dalam empat tema pemeriksaan kinerja dan empat tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Ia menekankan adanya peran aktif BPK Jateng dalam proses pemeriksaan keuangan di tiap pemda untuk mendorong terciptanya akuntabilitas. BPK, kata dia, terus bekerja sama untuk menyosialisasikan manfaat ketepatan merancang susunan anggaran.
“Sosialisasi terus, jadi misalnya kalau melaksanakan susunan anggaran begini caranya. Secara keseluruhan Jawa Tengah penganggarannya baik, tetap ada catatannya yang itu terus diminta untuk diperbaiki,” katanya.(adv/redaksi)
