Batang, Infojateng.id – Kecamatan Batang sebagai ibu kota Kabupaten Batang menjadi fokus utama dalam pembangunan, terutama dalam penataan infrastruktur kota.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Batang Ari Yudiano menegaskan, bahwa permasalahan banjir akibat buruknya sistem drainase harus segera ditangani dengan koordinasi lintas sektor.
Penegasan itu dia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendapa Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Rabu (5/2/2025).
“Selama ini kita bisa lihat, saat musim hujan seperti sekarang, banjir masih terjadi. Nah, ini bagaimana ke depannya supaya bisa ditangani. Terutama terkait drainase di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi, harus kita koordinasikan,” kata Ari.
Ari mengungkapkan, Pemkab Batang akan mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penataan kota, dengan nilai di atas Rp20 miliar.
Namun, kata dia, pembangunan ini dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
“Fokus kita memang di Batang, anggaran yang tersedia cukup besar untuk penanganan tata kota saja. Tapi tidak bisa dianggarkan dalam satu tahun, harus bertahap, karena setiap tahun pasti ada kebutuhan lain juga,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kebijakan refocusing anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dikhawatirkan berdampak pada alokasi pembangunan.
“Tapi tetap ada alokasi anggaran, tidak semuanya dihilangkan. Beberapa kegiatan fisik tata kota tetap berjalan karena bagaimana pun wajah Kota Batang sebagai ibu kota kabupaten harus tertangani,” tegasnya.
Ari juga menyebutkan, salah satu tantangan dalam penataan Kota Batang adalah kondisi geografisnya yang dataran rendah dan dilalui beberapa aliran sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
“Ini yang jadi permasalahan, Batang itu dataran rendah, permukaan air naik, sehingga permasalahan banjir akan selalu ada,” teragnya.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan tanggul laut dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini hanya mencakup Pekalongan, sementara Batang belum masuk dalam proyek tersebut. Kami sedang mengupayakan agar Batang juga masuk dalam PSN ini.
Sementara itu, Anggota DPRD Batang dari Fraksi PDI Perjuangan Tofani Dwi Ariyanto turut menyoroti dampak refocusing anggaran terhadap pembangunan fisik di daerahnya.
“Sebetulnya, prioritas pembangunan sangat banyak. Namun, dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi beberapa anggarann pekerjaan fisik, Kabupaten Batang ini cukup dirugikan. Apalagi, kemarin kita juga terdampak bencana yang cukup banyak,” tutur Tofani.
Tofani juga mengaku belum bisa memastikan bagaimana kebijakan anggaran di masa kepemimpinan bupati yang baru nanti.
“Yang jelas, ada refocusing terkait kebijakan pusat, untuk program Makan Bergizi Gratis dan program lainnya. Kita masih menunggu bagaimana alokasi anggaran ke depan,” terangnya.
Camat Batang Luksono Pramudito menyebutkan bahwa, isu strategis yang selalu muncul dalam Musrenbang Kecamatan Batang adalah terkait sarana dan prasarana, khususnya normalisasi drainase.
“Kita memang belum bisa lepas dari banjir tiap tahunnya saat musim hujan tiba. Selain karena drainase yang belum optimal, di sisi utara juga ada air pasang laut yang menyebabkan banjir di Kelurahan Karangasem Utara dan Klidang Lor,” terang Luksono.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Batang yang telah mengalokasikan anggaran untuk normalisasi saluran Gendingan dan peninggian dua jembatan, yakni di sungai sebelah Kantor BPJS Kesehatan dan Sungai Jembatan KKO Usman di Dukuh Kramalan.
“Dua jembatan itu anggarannya berasal dari aspirasi Dapil satu. Sementara untuk penataan kota Batang, usulan dari desa saja mencapai Rp22 miliar. Jika isu strategis juga ditampilkan, maka anggarannya bisa lebih dari Rp100 miliar,” paparnya. (eko/redaksi)
