Semarang, Infojateng.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta para Sekda kabupaten/ kota di Jawa Tengah untuk mengambil hikmah dari menjalankan puasa.
Pesan tersebut disampaikan Sumarno pada Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah Tahun 2025. Dengan Tema “Peran Sekretaris Daerah dalam Membangun Birokrasi yang Sehat”, yang digelar di Hotel Ibis Style Simpanglima, Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).
Disampaikan Sumarno, puasa mengajarkan kejujuran. Pada momen yang juga masih di bulan Syawal ini, hikmah puasa seyogyanya diteruskan di luar Ramadan.
“Saat berpuasa, ada minuman di dalam kamar, kita tidak akan meminumnya, walaupun tidak ada orang yang melihat. Sebagaimana menjalankan tugas sebagai ASN, kita tetap jujur walaupun tidak ada yang melihat,” urai Sumarno.
Dia menegaskan, jabatan Sekda di Kabupaten/kota adalah ASN tertinggi. Oleh karenanya, harus menjadi contoh yang baik kepada ASN yang ada di daerahnya.
“Situasi politik adalah tantangan dalam menjalankan tugas, namun ini adalah amanah yang harus dijalankan dan mudah-mudahan Allah selalu menolong kita,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, para sekda se Jateng mendengarkan paparan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Dr Zudan Arif Fakrullah.
Prof Zudan yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Gorontalo mengakui sangat penting untuk memahami situasi psikologi, dan suasana batin ASN. Terlebih paska pelaksanaan pemilu serentak 2024 silam.
Prof Zudan, demikian sapaan akrabnya, membeberkan sejumlah program yang akan dia kawal setelah empat bulan menjabat sebagai Kepala BKN. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola ASN yang efektif dalam membangun birokrasi yang sehat.
Ada dua hal yang harus dihindari dalam pengelolaan ASN. Yakni regulasi yang “Viktimogenik” (berpotensi menimbulkan korban) dan regulasi yang “Kriminogenic” (berpotensi menimbulkan kejahatan).
Sejumlah langkah yang diterapkan BKN dalam rangka membangun birokrasi yang sehat, yaitu, menegaskan aturan formal dan akuntabilitas, utamakan etika pelayanan publik, terapkan merit system (kompetensi, bukan koneksi), dan terus evaluasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.
Selain itu, BKN juga akan menerapkan sistem remapping dan redistribusi pada penataan birokrasi di masa yang akan datang.
“Melalui pemetaan, akan dapat dilaksanakan optimalisasi birokrasi,” pungkasnya.
Sejumlah persoalan disampaikan para sekda. Antara lain pengisian job pada Strukur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan dilaksanakan di daerah dalam waktu mendatang. (eko/redaksi)
