Jepara, Infojateng.id – Pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara diwacanakan membentuk badan usaha desa bersama (Bumdesma) untuk menggarap progam Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya ini diproyeksikan multimanfaat. Selain memperluas cakupan penerima program pemerintah pusat untuk pemerataan gizi siswa juga sekaligus menambah pendapatan asli desa (PADes) di wilayah Kecamatan Tahunan.
Wacana ini mencuat saat kegiatan Bupati Ngantor di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan pada Kamis (24/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Jepara Witiarso Utomo, Wabup M Ibnu Hajar, Pj Sekda Ary Bachtiar dan kepala OPD, Forkompimcam Tahunan dan 15 kepala desa se Kecamatan Tahunan.
Kepala Desa Petekeyan Rohman mengatakan saat ini progam MBG memang sudah berjalan di wilayah Kecamatan Tahunan.
Hanya saja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 yang berlokasi di Desa Ngabul hanya mampu memenuhi kebutuhan MBG 3000 siswa dari tiga desa yakni Langon, Ngabul, dan Tahunan.
Padahal di Kecamatan Tahunan ada 15 desa dengan puluhan ribu siswa mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMA atau sederajat.
“Kita ingin anak-anak pelajar di desa kami juga dijangkau progam MBG,” ujar Rohman.
Rohman mengusulkan agar progam MBG bisa dijalankan di tingkat desa. Anggarannya berasal dari APBDes masing-masing desa.
Berdasar ketentuan sekitar 20 persen APBdes memang dialokasikan untuk ketahanan pangan.
“Mohon solusinya apakah bisa menggunakan anggaran itu,” ujarnya.
Sementara Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan terkait progam MBG tersebut.
Ia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait boleh tidaknya APBDes digunakan untuk mengcover progam MBG.
“Kita kaji dan koordinasi dulu dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Termasuk terkait kepastian pembayarannya,” kata Witiarso.
Jika mendapat lampu hijau, bupati ingin progam MBG tidak hanya diurusi satu desa, namun melibatkan beberapa desa.
Hal ini karena progam MBG membutuhkan biaya besar sekitar Rp 1,2 miliar hingga Rp 2 miliar.
Menurutnya, hal itu akan mudah tercapai jika desa-desa membentuk Bumdesma. Tiap desa patungan menyetor modal sehingga terkumpul sesuai nominal yang dibutuhkan.
“Semisal satu desa modal Rp 200 juta, kalau sendirian butuh 6 tahunan. Tapi kalau enam desa bikin bumdesma maka bisa langsung jalan,” jelasnya.
Jika progam ini bisa dijalankan, dia bilang, maka akan bisa menyumbang PAD desa. Ujungnya juga bisa meningkatkan perekonomian di desa.
“Progam ini strategis karena Koperasi Desa Merah Putih tidak menggarap MBG,” tandasnya. (eko/redaksi)
