Semarang, Infojateng.id – Hari Jadi Ke-80 Jawa Tengah pada 19 Agustus 2025 mendapat pesan dan harapan mendalam dari mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018, Heru Sudjatmoko.
Heru menyampaikan empat pesan, doa, dan harapan untuk Jawa Tengah supaya maju dan sejahtera.
Pertama, di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Heru mendoakan Jawa Tengah diberi kemudahan dan kelancaran. Keduanya diharapkan saling mendukung dan melengkapi.
“Doa dan harapan saya, di Hari Jadi Ke-80 ini dan ke depannya, Pak Luthfi dan Gus Yasin diberi kemudahan dan kelancaran dalam memimpin Jawa Tengah semakin maju. Keduanya harus saling melengkapi. Saya ucapkan selamat Hari Jadi Ke-80, semoga Jawa Tengah semakin sejahtera,” ucap Heru, di Semarang, Kamis (14/8/2025).
Pesan kedua, Heru menyadari Jawa Tengah masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk mengentas kemiskinan.
Menurutnya, tugas berat Luthfi-Yasin yakni bagaimana menurunkan lagi angka kemiskinan Jateng yang relatif masih tinggi (data BPS 2025: 9,48 ℅, turun 0,10 persen, dibanding sebelumnya 9,58 pada 2024).
“Tapi kita tetap harus optimis, kemiskinan yang relatif tinggi itu bisa kita turunkan lagi untuk lima tahun kedepan,” harap mantan Wagub Jateng dan mantan Bupati Purbalingga itu.
Dia mengakui, tidak mudah menurunkan angka kemiskinan. Namun dari pengalaman saat dia menjabat sebagai bupati, wakil gubernur, dan anggota DPR RI (2019-2024), kemiskinan bisa diturunkan, salah satunya dengan menyekolahkan warga miskin secara gratis.
“Kemiskinan salah satunya karena kebodohan, maka anak-anak dari keluarga miskin harus disekolahkan supaya pintar. Kalau pintar, dia mampu bersaing dalam berkarir dan bekerja, sehingga punya pendapatan dan ekonomi yang membaik. Ujungnya kemiskinan akan turun,” jelasnya.
Wagub Jateng satu periode era Gubernur Ganjar Pranowo itu menambahkan, upaya Pemprov Jateng yang saat ini gencar menurunkan kemiskinan ekstrim sudah sangat tepat. Keluarga miskin harus diintervensi baik orang tuanya maupun anaknya.
Menurut Heru, orang tua diitervensi melalui bantuan sosial (bansos), seperti bantuan tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan perumahan. Adapun untuk anaknya harus diintervensi dengan sekolah gratis supaya menjadi pintar.
“Ibarat orang sakit, orang tua keluarga miskin harus dikasih infus dulu. Ini hanya sementara, supaya tidak ada masyarakat Jawa Tengah yang kelaparan. Lalu anak-anaknya disekolahkan gratis oleh pemerintah provinsi, khususnya yang tugas definitif seperti tingkat SMA/SMK, SLB, dan lainya,” ujar Heru.
Selain sekolah gratis, menurutnya, kemiskinan juga bisa dientas dengan membuka balai latihan kerja (BLK) untuk anak muda.
Langkah pemprov Jateng yang saat ini membuka magang kerja melalui BLK juga perlu digencarkan terus. Ada 37 BLK di Jawa Tengah yang dimanfaatkan oleh sekitar 25.000 peserta setiap tahunnya.
“Harus makin diperbanyak membuka program magang kerja, itu sangat bagus apa lagi dikoneksikan dengan lapangan kerja di perusahaan. Pemerintah provinsi melatih anak-anak muda supaya siap kerja, lalu disalurkan juga ke perusahaan,” jelasnya.
Ketiga, Heru Sudjatmoko berpesan, pemerintah provinsi sifatnya hanya penengah atau perantara antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi sendiri, dan kabupaten/kota. Di posisi itu, provinsi hanya sebatas supporting atas kebijakan yang ada.
Meskipun support, posisi provinsi sangat diharapkan mampu memperkuat atau meningkatkan SDM yang ada di bawahnya (kabupaten/kota). Begitupun kabupaten/kota mampu meningkatkan SDM di kecamatan hingga kelurahan.
“Kebijakan kita itu yang umum kan dari pemerintah pusat, misalnya menurunkan stunting dan kemiskinan. Tapi pelaksana teknisnya kan yang dibawah, ada kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW dan Posyandu tingkat RT,” ungkap Heru.
Sementara, lanjutnya, SDM atau bahkan finansial tingkat bawah kebanyakan masih lemah. SDM pusatnya tinggi, support finansial tinggi, tapi makin ke bawah SDM makin lemah. Provinsi harus hadir untuk menjadi penguat dan support tersebut.
“Ibarat tubuh, pusat itu kepala, bawah-bawahhya ada tangan, kaki, dan jari. Tapi ketika kepala mau minum, jarinya tidak mampu mengangkat gelas, itulah yang terjadi di tingkat bawah. Semua harus gotong royong,” ungkapnya.
Adapun keempat, Heru berpesan pemerintah provinsi harus mengejawantahkan amanat konstitusi (UUD 1945). Yakni memajukan kesejahteraan umum (menumbuhkan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas masyarakat yang dinamis, warga bergerak di ruang kebebasan yang terkontrol), yang terakhir mencerdaskan kehidupan bangsa (masyarakat).
“IQ kita rata-rata 78, masih kalah dengan Vietnam. Sedangkan untuk lama sekolah, rata-rata kita masih 7 tahun, mungkin termasuk Jawa Tengah. Maka pendidikan menjadi penting untuk kemajuan sebuah bangsa, termasuk di provinsi Jawa Tengah,” ungkapnya. (eko/redaksi)
